RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Deputi Tumbuh Kembang Anak KPPPA RI, Lenny Rosalin menegaskan, salah satu kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi adalah pembuatan Akta Kelahiran.
"Negara bersama pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak seutuhnya," ungkapnya.
Hal tersebut disampaikan pada saat melaksanakan verifikasi lapangan dalam rangka evaluasi Kabupaten Kota layak anak di ruang pola kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (17/6/2019).
Ia menjelaskan, Konvensi PBB 1989 mengenai hak-hak anak Pasal 7 menyatakan bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahiran dan harus mempunyai nama serta kewarganegaraan.
Konvensi ini diratifikasi oleh Indonesia pada 1990. Pencatatan atau akta kelahiran merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
"Anak yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi nomor induk kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya.
Kepemilikan akte kelahiran salah satu bukti terpenuhinya hak identitas anak dan kesadaran akan pentingnya pencatatan kelahiran anak mulai tumbuh di Indonesia," tegasnya.
Ia mencatat, di Sulawesi Selatan ini, cakupan Akte Kelahiran Anak belum mencapai 100 persen. Sehingga ini menjadi tugas dan tanggungjawab bersama orang tua dan pemerintah.
"Ini adalah kebutuhan basic anak, karena dampaknya akan sangat luas ketika anak-anak tidak punya akte, mulai dari tidak terpenuhinya hak asuh, hak pendidikan, hak kesehatan, hak ekonomi, hak perlindungan, sampai rentan menjadi korban perdagangan orang," jelasnya.
