RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Panitia hak angket DPRD Sulawesi Selatan saat ini tengah bergelut dalam rapat internal untuk tahapan penetapan kesimpulan dan rekomendasi. Hasil kesimpulan rapat tersebut dijadwalkan akan selesai pada Kamis (15/8/2019) mendatang.
Jelang penetapan kesimpulan dan rekomendasi hak angket tersebut, Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Nurdin Halid (NH) menegaskan kembali sikap partainya.
"Partai Golkar sendiri punya sikap dalam hal mengkritisi pemerintah, yaitu konstruktif, produktif, dan konstitusional. Tidak boleh merekayasa dan menzalimi dan tidak mengada-ada. Kalau buktinya cukup, Golkar tidak akan bergeming sedikitpun untuk menyatakan yang benar adalah benar," kata NH saat ditemui Rakyatku.com di Kantor DPD I Golkar Sulsel, Jalan Botolempangan, Makassar, Senin (12/8/2019).
Mantan ketua umum PSSI itu mengaku telah menitipkan pesan kepada Fraksi Golkar di DPRD Sulsel. Dirinya berpesan agar dalam mengambil kesimpulan hak angket, tetap berpegang teguh pada aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Golkar menyampaikan kepada fraksi bahwa semuanya harus berdasarkan bukti dan fakta. Tidak boleh berbuat sesuatu tanpa ada fakta atau bukti alias mengada-ada. Buat kesimpulan berdasarkan aturan dan mekanisme berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan para terperiksa," pungkasnya.
Sekadar diketahui, dalam rentang waktu antara 8 Juli sampai 5 Agustus 2019, panitia hak angket DPRD Sulsel telah memeriksa kurang lebih 40 orang termasuk saksi ahli. Keterangan dari para terperiksa tersebut selanjutnya dirapatkan untuk menetapkan kesimpulan akhir dari hak angket.
