RAKYATKU.COM, JAKARTA - Masyarakat Kecamatan Labbakang, Kabupaten Pangkep yang lahanya dilintasi proyek pembangunan rel kereta api, melakukan penolakan.
Warga berunjuk rasa di kantor DPRD Pangkep. Mereka menganggap proposal ganti rugi yang diajukan atas lahan mereka, jauh di atas nilai sebenarnya. Bahkan sarat nuansa ketidakadilan.
Aksi penolakan tersebut mendapat sorotan tajam dari politisi Senayan. Wakil Ketua Komisi VII DPR, Tamsil Linrung menilai, sikap Ketua DPRD Pangkep yang mendukung tuntutan warga layak diapresiasi.
Politisi senior kelahiran Pangkep ini, meminta pihak terkait agar bersikap adil dalam menebus lahan warga yang dilalui proyek.
“Proyek pemerintah tidak boleh jadi menara gading di tengah-tengah masyarakat. Pembangunan harus punya trickle down effect. Bahkan pada saat proyek akan dimulai, seperti membeli lahan warga dengan harga sesuai nilai appraisal yang wajar,” ungkapnya.
Tamsil meminta agar paradigma usang bahwa rakyat harus merelakan lahan untuk pembangunan, tidak lagi relevan. Karena hal itu rentan dimanfaatkan.
Menurutnya, pemerintah selaku pemilik proyek tidak cukup memberikan ganti rugi. Namun ganti untung. Apalagi, tanah adalah aset yang nilainya terus naik.
“Harga harus adil. Menurut apprasial profesional. Bukan apprasial selera pemilik proyek. Apalagi jika ada indikasi permainan. Kasihan masyarakat kita,” sambung politisi yang digadang-gadang sebagai Ketua DPD RI ini.
Sebagai informasi, harga yang telah ditetapkan tim appraisal untuk lahan warga Labbakang tersebut, yakni Rp60 ribu hingga Rp70 ribu per meter. Harga itu dinilai terlalu rendah. Sebab, di lokasi yang sama, lahan dibanderol ke pengembang dengan harga Rp200 ribu per meter.
