RAKYATKU.COM, BULUKUMBA - Wakil Bupati Bulukumba, Tomy Satria Yulianto, menghadiri ramah tamah dan syukuran Hari Bhakti Adhyaksa ke-59 tahun 2019 di Kantor Kejaksaan Negeri Bulukumba, Senin (22/7/2019).
Tomy hadir bersama Sekretaris Daerah Bulukumba Andi Bau Amal dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Lapas Klas II A Bulukumba, Syafruddin, Kepala BPN Bulukumba, A Makmur serta pejabat BUMN dan sejumlah tokoh masyarakat.
Kepala Kejaksaan Negeri Muhammad Ihsan mengungkapkan pelaksanaan Hari Bhakti Adhyaksa ini dilakukan secara sederhana mengingat jumlah aparat Kejaksaan Negeri Bulukumba juga kecil, hanya 30 orang dengan tugas minimal sepekan sekali harus ke Makassar untuk sidang Tipikor.
“Jadi bisa dibayangkan, kekuatan kami berkurang setiap seminggu sekali, 3 sampai 4 orang jaksa harus sidang di Makassar. Begitu pula dengan tugas pengawalan tahanan,” bebernya.
Dengan jumlah kecil ini, pihaknya berusaha mengefisienkan dengan menekankan kepada rekan-rekan untuk kerja sama yang baik dengan berbagai pihak, oleh karena penegakan hukum tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Misalnya menitipkan tahanan di Lapas dalam menjaga tahanan.
“Alhamdulillah, tahanan kami tidak ada yang bergejolak. Berbeda dengan di tempat lain ada yang bergejolak,” ucapnya.
Sementara itu, Tomy dalam sambutannya menyampaikan selamat Hari Bhakti Adhyaksa ke-59 tahun kepada jajaran Kejaksaan Negeri Bulukumba. Semoga, kata Tomy, makin profesional, akuntabel dalam menegakkan marwah-marwah hukum.
Menurut Tomy, hukum menjadi panglima dalam proses penyelesaian solusi permasalahan yang ada dan terus berkonstribusi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bulukumba.
Bagi pemerintah daerah, lanjut Tomy, kehadiran kejaksaan negeri dimaknai sebagai mitra, yang punya tujuan yang sama bagaimana tata kelola pemerintahan di Bulukumba bisa dijalankan dengan baik dalam koriodor-koridor yang lebih baik. Bukan institusi yang mengawasi.
“Ini dibuktikan dari kerja sama antara pemerintah kabupaten dengan kejaksaan seperti TP4D dan jaksa pengacara negara. Ini adalah wujud bagaimana kolaborasi antara Pemkab dengan kejaksaan dalam mendorong good governance, mendorong transparansi dan mendorong akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan ini,” beber Tomy.
Menurutnya, early warning system yang dibangun oleh pihak kejaksaan pada pemerintah kabupaten merupakan bentuk untuk mencoba menjaga agar perjalanan pemerintahan di Kabupaten Bulukumba tetap berada pada koridor yang lebih baik, sehingga kejadian-kejadian hukum yang sifatnya penindakan itu dapat diminimalkan.
“Kurun waktu perjalanan pemerintahan ini, kami memberikan apresiasi atas masukan-masukan jajaran kejaksaan selama ini. Karena sebenarnya yang paling utama di bidang hukum adalah bukan pada aspek penindakan, namun pada aspek preventifnya. Dan itu telah kita jalankan dengan baik selama ini,” pungkas Tomy.
