RAKYATKU.COM - Pasca KPU menetapkan Jokowi sebagai presiden terpilih, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA kini memprediksi 14 nama bakal calon presiden (capres) 2024.
LSI membagi empat kategori sebagai sumber rekruitmen capres. Empat kategori itu didapat dari background Presiden Indonesia sebelumnya.
Yakni pernah menjabat di pemerintahan pusat, berasal dari ketua partai politik, berasal dari kepala daerah, dan berasal dari profesional, swasta, atau ormas.
"Kriteria capres 2024. Pertama, mereka orang-orang yang punya pengenalan atau popularitas di atas 25 persen. Jadi yang masih dikenal 5 persen agak sulit, kedua berada dari sumber rekrutmen presiden yang tadi kami sebutkan, ketiga memiliki potensi (penilaian subjektif tim LSI)," jelas Peneliti LSI Rully Akbar saat konferensi pers, Selasa (2/7/2019).
Siapa saja nama 14 figur potensial tersebut?
Dari kategori kepala pemerintahan daerah, LSI memprediksi empat nama seperti Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat), Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), dan Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) yang menurut radar LSI berpeluang menjadi capres di 2024.
“Kepercayaan publik pada Ridwan Kamil cukup tinggi,” katanya dilansir dari Antaranews.
Sementara dari segmen petinggi partai politik, LSI menyebutkan enam tokoh seperti Prabowo Subianto (Gerindra), Sandiaga Uno (PAN), Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat), Puan Maharani (PDIP), dan Muhaimin Iskandar (PKB).
“Cak imin misalnya PKB punya masa sendiri seperti NU dan Jawa Timurnya,” ujar Rully.
Selain itu, nama-nama yang saat ini memiliki jabatan di pemerintahan seperti Sri Mulyani (menteri keuangan), Budi Gunawan (BIN), Tito Karnavian (Kapolri), dan Gatot Nurmantyo (Mantan Panglima TNI) juga menurut LSI Denny JA memiliki potensi menjadi capres di 2024.
Namun LSI juga tidak menutup kemungkinan lain seperti ada nama-nama yang belum cukup dikenal masyarakat dan berpotensi menjadi capres 2024.
“Bisa jadi ada nama-nama memang tidak masuk di radar. Bisa jadi nama yang muncul tiba-tiba seperti kasus Jokowi di 2014,” demikian Rully.
