RAKYATKU.COM - Massa Gerakan Kedaulatan Rakyat (GKR) tetap akan menggelar aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (26/6/2019).
Mereka mengabaikan imbauan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto agar tak menggelar aksi dan menyerahkan sepenuhnya kepada hakim konstitusi.
Koordinator aksi GKR, Abdullah Hehamahua beralasan, aksi mereka meneruskan aspirasi masyarakat.
Abdullah yang mantan penasihat KPK, juga menyebut bahwa aksi tersebut bukan untuk mengintervensi hakim. Sebaliknya, justru memberi dukungan moril agar mereka tak usah takut, khawatir, atau takut diintimidasi.
"Mereka ikut saja fakta di lapangan, fakta di persidangan, sehingga keputusan yang mereka ambil betul-betul objektif berdasarkan Keadilan, Ketuhanan yang Maha Esa," kata dia, Selasa (25/6/2019).
Para peserta aksi, katanya, juga tak perlu takut. Sebab, penyampaian pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. Tak hanya itu, pengadilan di MK bersifat terbuka untuk umum.
"Jadi bisa datang saja yang penting tak timbulkan kerusuhan, keributan," ujarnya.
Abdullah menambahkan, kerusuhan yang terjadi 21-22 Mei di depan Bawaslu tidak bisa jadi alasan untuk melarang aksi damai ini. Pelaku kerusuhan, katanya, berbeda dengan peserta aksi damai.
Buktinya, massa kala itu bisa melaksanakan salat tarawih dengan tertib. Namun, tiba-tiba ada kelompok lain berbuat rusuh. Diduga sengaja ingin merusak citra peserta aksi damai yang dalam beberapa episode terbukti tertib, seperti aksi 411 dan 212 serta reuni 212.
"Masak ada ustaz, kiai bertato, yang ditangkap itu kan bertato. Jadi kami ini kan cinta negeri, karena bapak moyang kami dari Teuku Umar di Aceh sana sampai Maluku Pattimura, itu semua adalah pahlawan Islam, sehingga kami sebagai anak cucu mereka keturunan mereka bertanggungjawab untuk menyelamatkan negara ini," urai pria berjanggut putih itu.
Menanggapi imbauan Prabowo, Abdullah mengaku tidak harus mematuhinya. Alasannya, dia bukan bagian dari tim pemenangan Prabowo-Sandi.
"Kan saya bukan orang Pak Prabowo-Sandi. Jadi saya tidak terikat imbauan itu, saya warga negara. Mantan penasihat KPK itu kan taat hukum," katanya seperti dikutip dari Detikcom.
