RAKYATKU.COM - Boeing dikabarkan mengetahui jika lampu peringatan kokpit pada 737 MAX miliknya cacat sejak 2017. Tetapi tidak berencana memperbaikinya sampai tahun depan, kata anggota parlemen AS.
Model ini telah terlibat dalam dua kecelakaan, di Indonesia dan Ethiopia, yang merenggut 346 nyawa. Itu telah membumi sejak dua tragedi itu, dengan sekitar 300 pesawat terkena dampak di seluruh dunia, dikutip dari Mirror, Minggu (9/6/2019).
Cahaya yang terpengaruh memperingatkan pilot ketika dua sensor yang mengukur sudut antara aliran udara dan sayap tidak setuju.
Data "angle of attack" yang salah diduga berperan dalam kecelakaan Oktober di Indonesia dan kecelakaan Maskapai Ethiopia pada Maret.
Semua 157 orang di dalamnya tewas dalam insiden Ethiopia, sementara 189 lainnya di Lion Air Fight 610 terbunuh pada 29 Oktober tahun lalu.
Kecelakaan itu memicu penyelidikan oleh regulator penerbangan dan anggota parlemen AS dan membuat Boeing menghadapi salah satu krisis terbesar dalam sejarahnya.
Boeing memutuskan pada November 2017 untuk menunda pembaruan peranti lunak untuk memperbaiki apa yang disebut cacat peringatan AOA Disagree hingga 2020, kata anggota Kongres AS Peter DeFazio dan Rick Larsen dalam siaran pers pada hari Jumat.
Boeing hanya mempercepat jadwal ini setelah kecelakaan Lion Air di Indonesia, tambah mereka.
Juru bicara Boeing Gordon Johndroe mengatakan bahwa tinjauan keselamatan perusahaan menemukan bahwa tidak adanya peringatan AOA Disagree tidak berdampak buruk terhadap keselamatan atau operasi pesawat.
"Berdasarkan tinjauan keamanan, pembaruan dijadwalkan untuk masuknya MAX 10 ke dalam layanan pada tahun 2020," kata Johndroe.
"Kami gagal dalam penerapan peringatan AoA Disagree dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini sehingga tidak terjadi lagi."
Boeing mengatakan menemukan masalah pada 2017, segera setelah mulai mengirimkan 737 MAX pesawat terlarisnya kepada pelanggan.
Tetapi itu tidak memberi tahu Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA) tentang cacat itu sampai setelah Lion Air jatuh lebih dari satu tahun kemudian, kata anggota parlemen itu.
Komite Dewan Perwakilan Rakyat untuk Transportasi dan Infrastruktur telah meminta perincian lebih lanjut.
