RAKYATKU.COM - Proses rekapitulasi suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tamalate kembali bermasalah. Rekap tingkat kota belum rampung karena menunggu data dari kecamatan tersebut.
Kotak suara dari PPK Tamalate seharusnya sudah masuk KPU Makassar Senin pagi (13/5/2019). Namun, target itu tak sesuai kenyataan.
"Ada sedikit kendala sehingga tak masuk tadi subuh. Harusnya masuk tadi subuh. Ada masalah di data sehingga teman di PPK harus sinkronisasi kembali karena berkaitan dengan data perolehan hasil," ungkap Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi, Senin (13/5/2019).
Dia mengatakan, ditemukan ada angka yang bermasalah. Data-data itu kembali diperbaiki sebelum disetor ke KPU Makassar.
"Ada kelurahan missing data. Ada angka yang bergerak di situ. Mungkin terbalik atau bagaimana. KPU sementara mengkaji tapi tadi konfirmasi sudah disampaikan ke PPK sudah ditindaklanjuti," ungkapnya.
Menurut Farid, ini salah satu risiko kecamatan dengan jumlah pemilih yang besar. Jumlah TPS-nya juga terbesar di Makassar. Walau jumlah kelurahan lebih sedikit, jumlah TPS-nya banyak.
"Akhirnya teman-teman harus rekap TPS yang banyak dan itu berdampak pada banyaknya yang harus direkap. Secara teknis begitu. Tapi pada aspek lain, Tamalate itu dinamis. Banyak sekali rekomendasi Bawaslu yang harus ditindaklanjuti sama PPS dan PPK," bebernya.
Bukan kali ini saja proses rekap suara di PPK Tamalate bermasalah. Pada Pilkada Makassar 2018, ketua PPK sempat dicopot di tengah jalan.
Saat itu, KPU Sulsel langsung turun tangan mengendalikan situasi. Saat ditemukan upaya untuk memanipulasi data C1 dan mengupload di sistem informasi penghitungan suara (Situng) KPU.
Ada juga yang mencoba membuka surat suara di tingkat PPK sampai larangan jurnalis untuk meliput pleno rekapitulasi suara di kecamatan.
Menurutnya, kesalahan yang terjadi di TPS Kecamatan Tamalate Makassar ternyata berasal dari buku panduan, yang diisi suara untuk memenangkan calon tunggal.
"Ini jelas abal-abal karena tertera calon bupati dan wakil bupati," tambahnya.
Sebelumnya Ketua PPS Bontoduri, Kecamatan Tamalate, Jamaluddin Manda melaporkan kasus dugaan manipulasi data C1 ke Panwaslu pada Jumat malam lalu. Dia keberatan dengan hasil penghitungan suara yang berbeda ketika sampai suara di PPK. “Kami telusuri ternyata bukan asli dari PPS,” ujarnya.
