RAKYATKU.COM - Presiden Joko Widodo kembali membuat keputusan besar. Ibu kota negara diputuskan dipindahkan ke luar Jawa, tepatnya di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Keputusan itu diambil Jokowi dalam rapat terbatas membahas pemindahan ibu kota di kantor presiden, Senin (29/4/2019).
Dalam rapat itu muncul tiga alternatif. Pertama, ibu kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga.
Kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, tetapi masih dalam radius sekitar 50-70 kilometer dari Jakarta.
Ketiga, memindahkan ibu kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah kepada Kawasan Timur Indonesia.
"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Ini salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro seperti dikutip dari Kompas.com.
Meski demikian, pemerintah belum memutuskan daerah mana yang akan dipilih menjadi ibu kota baru. Bambang mengatakan, untuk memutuskan lokasi ini masih dibutuhkan pembahasan yang panjang.
Sebelumnya, Kota Palangkaraya disebut-sebut calon kuat ibu kota negara. Lahan masih sangat luas di sana sehingga lebih mudah dikembangkan.
Namun, bila mengacu pada poin ketiga yang menyebut ibu kota negara dipindahkan ke KTI, maka Palangkaraya kemungkinan tersingkir.
Sekadar informasi, KTI terdiri atas 13 provinsi. Tidak termasuk Kalimantan. Provinsi yang masuk wilayah KTI yakni Bali
Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
Pada tahun 2011, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sempat mengirimkan rekomendasi hasil seminar wacana pemindahan ibu kota negara ke Makassar kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Seminar itu menyepakati Makassar cocok dijadikan ibu kota negara. Seminar nasional kala itu bertema, "Ibu Kota Negara, Harapan dan Tantangan".
Pada seminar tersebut Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyatakan, daerahnya siap menjadi alternatif dari wacana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta. Dilihat dari sisi politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, dan keamanan, Sulsel sangat memenuhi syarat untuk wacana tersebut.
Alternatif yang dapat diambil sebagai saran adalah memindahkan beberapa kementerian, seperti kelautan dan perikanan serta pertanian atau kementerian-kementerian lain yang sangat terkait dengan kawasan timur Indonesia.
