RAKYATKU.COM - Seperti yang ditunjukkan sejak awal, Partai Demokrat bersikap berbeda dengan anggota Koalisi Adil Makmur lainnya. Pernyataan terbaru petinggi partai itu menguatkan indikasi tersebut.
Ketua Dewan Kehormatan Demokrat, Amir Syamsuddin mengatakan, tidak boleh ada pihak yang mengangap dirinya berhak mengadili dan memutuskan siapa yang jadi pemenang pemilu.
"Hanya karena tidak puas dengan KPU lalu mengklaim dirinya lebih berwenang untuk menentukan siapa yang salah atau menang," ujar Amir seperti dikutip dari Detikcom, Minggu (27/4/2019).
Pernyataan tersebut diduga menyindir kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Selama ini yang terang-terangan menyatakan ketidakpuasan terhadap kinerja jajaran KPU adalah pasangan nomor urut 02 tersebut.
Sementara kubu Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin tidak mempersoalkannya. Justru menganggap proses pemilu sudah berjalan dengan sangat baik.
Amir yang mantan menteri hukum dan HAM era Presiden SBY itu juga mengatakan bahwa konstitusi telah mengatur segala hal tentang gelaran Pemilu. Amir menyebut semua persoalan terkait Pemilu punya jalur penyelesaian.
"Konsitusi sudah mengatur penyelenggaranya siapa, dan kalau ada ketidakpuasan ada forumnya. Yang akan mendeklarasikan pemenang kan sudah ditentukan," kata dia.
"Jangan coba-coba mengambil peran institusi yang telah ditunjuk konstitusi dan undang-undang," lanjut Amir.
Saat ini, Partai Demokrat sedang "digoda" untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Kerja. Isu itu dilemparkan Wakil Ketua TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding.
Menanggapi hal itu, Amir menyebut PD masih menunggu proses Pemilu 2019 rampung. Saat ini, PD tergabung dalam Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Politik Median Rico Marbun menilai Partai Demokrat sejak dulu terlihat ramah terhadap koalisi Jokowi-Ma'ruf.
"Ketika AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) tidak jadi cawapres Prabowo sebenarnya banyak sinyal yang kita baca bahwa Demokrat cukup ramah terhadap koalisi Jokowi," kata Rico.
Dia juga menyinggung momen Jokowi menjenguk istri Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono, ke Singapura. Menurut Rico, peristiwa itu bisa dilihat dari kaca mata komunikasi politik.
"Tanda-tanda adanya komunikasi di antara keduanya sudah kita lihat lama. Jangan lupa kisruh Andi Arief masalah 'Jenderal Kardus', kemudian kunjungan Pak Jokowi ke Ibu Ani di Singapura. Itu kan gestur humanis yang mempermudah komunikasi di antara mereka," sebut Rico.
Selain itu, menurut Rico, konstituen PD banyak yang melabuhkan dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf. Dia menilai tidak sulit bagi PD jika pada akhirnya memutuskan merapat ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
