Rabu, 10 April 2019 19:19

Legislator Pertanyakan Nasib Honorer, Wali Kota Makassar: Banyak Suara di Situ

Mulyadi Abdillah
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Wali Kota Makassar, M Ramdhan Pomanto saat memberikan keterangan kepada awak media di gedung DPRD Makassar, Rabu (10/4/2019).
Wali Kota Makassar, M Ramdhan Pomanto saat memberikan keterangan kepada awak media di gedung DPRD Makassar, Rabu (10/4/2019).

Sejumlah legislator DPRD Makassar mempertanyakan nasib tenaga kontrak dan insentif RT/RW di penghujung masa jabatan Wali Kota Makassar, M Ramdhan Pomanto. 

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Sejumlah legislator DPRD Makassar mempertanyakan nasib tenaga kontrak dan insentif RT/RW jelang penghujung masa jabatan Wali Kota Makassar, M Ramdhan Pomanto. 

Hal itu disampaikan usai Danny, sapaan akrab Ramdhan Pomanto membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2018 dan Akhir Masa Jabatan periode 2014-2019 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Makassar, pada Rabu (10/4/2019).

"Saat ini honor pegawai kontrak belum dibayar, belum terima insentif bahkan belum jelas status diperpanjang atau tidak. Insentif RT/RW ada yang belum dibayarkan bahkan tidak sampai satu juta seperti yang kita sepakati," kata legislator dari Partai Golkar,  Rahman Pina.

Setali tiga uang, Basdir mempertanyakan hal serupa. Ketua RT/RW yang tinggal di daerahnya disebutkan tidak mendapatkan insentif sebagaimana mestinya. 

"Di wilayah saya, mereka bahagia sekali waktu bimtek semua akan dapat Rp1 juta RT/RW. Tetapi faktanya, di daerah tinggal saya tidak. Katanya bukan 9 indikator, tapi ada yang lain. Itu isu yang berkembang semoga bapak tidak tahu sehingga bisa ambil langkah ke camat dan lurah setempat," bebernya.

Basdir lalu menyinggung pengangkatan ataupun perpanjangan pegawai kontrak.

"Orang yang bagus kerjanya jika tidak dikehendaki tidak diperpanjang. Orang yang dekat dengan saya tidak diperpanjang kontraknya. Mungkin karena dia tinggal dengan saya. Jangan pemerintahan diakhiri dengan kesan yang tak baik," tandasnya. 

Legislator lainnya, Hamzah Hamid turut menyebut ada insentif RT/RW yang disunat tanpa disertai bukti pemotongannya. 

"Ini fakta di lapangan. Ada potongan Rp150 ribu, tapi tidak ada bukti pemotongan dengan alasan asuransi BPJS," tegas politikus PAN ini. 

Apa jawaban Danny Pomanto?

Dikonfirmasi usai rapat paripurna, kader NasDem ini menanggapi dengan santai.

"(Gaji) honorer sudah. Saya sudah tanda tangan sendiri di hadapan mereka," ungkap Danny.

Danny menganggap, pertanyaan itu adalah hal yang wajar. Pasalnya, saat ini merupakan momen politik. 

"Honorer kan banyak suara di situ," ucap Danny sambil tersenyum.