RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menyebut ada ratusan kilometer jalan provinsi yang mengalami rusak berat. Butuh biaya besar untuk melakukan perbaikan di tengah APBD Sulsel yang dinilai kecil.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan Launching Penandatanganan MOU dan PKS Pemerintah Daerah se-Sulawesi Selatan dengan Bank Sulselbar dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Four Points By Sheraton Hotel, Makassar, pada Selasa (9/4/2019). Acara ini dihadiri Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Pandjaitan dan bupati serta wali kota se-Sulsel.
Dalam pertemuan itu, awalnya Nurdin Abdullah menyebut APBD Sulsel sangat kecil. Menurut mantan bupati Bantaeng dua periode ini, APBD yang dimiliki Sulsel tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
"Kehadiran seluruh bupati menyambut baik peningkatan pendapatan. 7 bulan (menjabat gubernur Sulsel), kami tahu persis, kecilnya APBD. Sementara pembangunan besar," ungkapnya.
Untuk meningkatkan PAD dalam membantu pembangunan di Sulsel, lanjut dia, pemerintah harus memudahkan perizinan. Selain itu, pemerintah harus menggaet para pengusaha.
"Sangat penting untuk menyederhanakan perizinan untuk peningkatan PAD. Izin ekspor. Mengoptimalkan PAD kita harus penyentuh hati para pengusaha," terangnya.
Optimalisasi PAD itu mengingat Provinsi Sulsel saat ini membutuhkan anggaran dalam jumlah yang besar karena memiliki ratusan kilometer jalan rusak.
"Jalan provinsi 2000 KM, 500 KM rusak berat, 400 km rusak ringan. Ini membutuhkan anggaran yang tidak kecil," bebernya.
Nurdin Abdullah meminta pihak KPK mendorong terobosan baru untuk percepatan pembangunan di Sulsel.
"Kami harap KPK mendorong e-katalog lokal. Agar ketika ada jalan berlubang tidak lagi menunggu sampai satu tahun kedepan untuk ditambal," pungkasnya.
