RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Ketua Partai Golkar Sulsel, Nurdin Halid mewanti-wanti pengurus kabupaten/kota jelang pencoblosan Pemilihan Legislatif 2019. Target perolehan suara harus terpenuhi. Bila tidak, sanksi tegas menanti.
Tugas berat itu sudah dibebankan kepada ketua-ketua DPD II Partai Golkar di 24 kabupaten/kota se Sulsel. Jika perolehan suara partai didaerahnya tidak mencapai target atau malah menurun, Partai Golkar sudah menyiapkan punishment.
"Pasti kita lakukan evaluasi, bukan hanya sanksi sebenarnya tapi kita akan lakukan evaluasi," tegas Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Nurdin Halid (NH) saat ditemui Rakyatku.com di sela-sela pengukuhan dan Rakernas IKA UNM periode 2019-2023 di Hotel Claro, Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu (3/4/2019).
Evaluasi tersebut, kata NH, dilakukan dalam forum musyawarah daerah (Musda) yang akan dilakukan usai Pileg 2019.
"Evaluasi itu dilakukan melalui musyawarah daerah terhadap kinerja partai dan kinerja pengurus terhadap hasil yang dicapai dalam kontestasi ini. Itu pasti ada evaluasinya," pungkasnya.
Sekadar diketahui, Partai Golkar menang di 17 kabupaten/kota pada Pemilu 2014 lalu. Masing-masing di Kabupaten Bone, Takalar, Gowa, Bulukumba, Pangkep, Barru, Wajo, Sidrap, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Selayar, Kota Palopo, Parepare, dan Makassar.
