.jpg&width=800&height=450)
RAKYATKU.COM - Dari berbagai poster caleg yang beredar di media sosial, ada satu yang tampil beda. Caleg petahana DPR RI, Akbar Faizal tampil dengan testimoni mengharukan dari mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin.
"Kujalani masa hukumanku di penjara dengan penuh kepedihan. Kucatat teman dan sahabatku yang tetap setia bersamaku dan juga yang pergi," begitu testimoni mantan ketua DPD Partai Demokrat Sulsel itu.
"Akbar Faizal, sahabatku anggota DPR RI dari Partai NasDem tak pernah meninggalkanku. Dia membantuku mendapatkan hak-hak hukum saya," lanjut IAS, sapaan akrab Ilham.
IAS yang kini pindah ke Lapas Klas I Makassar mengajak warga di Dapil Sulsel 2 untuk mendukung Akbar Faizal. Harapannya agar bisa bertahan di DPR RI periode 2019-2024.
"Saya sudah membuktikan bahwa Akbar Faizal adalah anggota DPR yang sesungguhnya, membantu teman dan sahabatnya untuk mendapatkan hak dan keadilan hukum," tambah IAS.
Tak banyak yang tahu, proses pemindahan IAS dari Lapas Sukamiskin Bandung ke Lapas Gunungsari Makassar tidak lepas dari bantuan Akbar Faizal. Politikus asal Wajo itu memang duduk di Komisi III yang membidangi hukum.
"Poster itu atas inisiatif IAS sendiri. Dia merasa terbantu lalu meminta Syamsul Bahri Sirajuddin (Daeng Ancu) membuatkan sebuah dukungan kepadaku," ujar Akbar Faizal kepada Rakyatku.com, Sabtu (23/3/2019).
Tak hanya pemindahan ke Lapas Makassar yang difasilitasi Akbar. Legislator yang dikenal vokal itu juga mendampingi IAS selama di Lapas Sukamiskin Bandung, gugatan Peninjauan Kembali (PK), hingga izin kembali ke Makassar mertuanya meninggal dunia beberapa waktu lalu.
Selama 10 tahun menjadi anggota DPR RI, Akbar Faizal berusaha tetap menjaga pertemanan. Itu pula salah satu kunci bisa terpilih ke DPR RI untuk periode kedua. Pada Pemilu 2019 ini, Akbar diprediksi kembali melenggang mulus.
Hasil survei beberapa lembaga menunjukkan elektabilitas Akbar Faizal masuk lima besar. Dapil Sulsel 2 yang meliputi Maros, Pangkep, Barru, Parepare, Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai, dan Bulukumba menyiapkan sembilan kursi.
"Saya tak pernah meninggalkan teman. Saat Misbakhun dikriminalisasi dan dipenjara waktu dia menginisiasi kasus (Bank) Century bersama saya tahun 2010, saya sendiri yang mengantar dia ke Bareskrim dan ditahan malam itu," kenang mantan wartawan itu.
Tak hanya itu, Akbar juga banyak membantu warga Sulsel. Bukan hanya jelang pemilu. Itu dibuktikan lewat laporan pertanggungjawaban kinerja yang dirilis setiap tahun. Dalam buku tebal itu, Akbar Faizal melaporkan semua yang dilakukannya selama setahun.
"Logikanya, jika ada yang Anda lakukan, maka ada yang bisa Anda laporkan ke publik, sebab pasti ketahuan apa yang Anda lakukan terutama di era medsos seperti ini. Tetapi kalau tak ada yang Anda lakukan, maka apa pula yang mau Anda laporkan? Simpel kan?" kata inisiator Pansus Angket Bank Century itu.
Hal lain yang tak banyak diketahui publik, Akbar Faizal ikut mendukung orang-orang Sulsel yang memperebutkan jabatan di tingkat pusat mulai dari KPU, Bawaslu, KPK, hakim MK, hakim MA, Kejaksaan Agung, Kemenkumham, unsur pimpinan di Polri, serta jabatan-jabatan publik lainnya.
Setidaknya ada dua alasannya. Pertama, mereka memang mumpuni dan layak didukung. Akbar tidak melihat latar belakang kampusnya. Walau dia berasal dari UNM, Akbar mendorong penuh alumni Unhas yang ikut seleksi.
Kedua, Akbar Faizal mengikuti dan melanjutkan kearifan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. "Begitulah seharusnya sesama orang Sulsel," kata peraih gelar Man of The Year 2010 itu.
Namun, berbeda dengan anggota DPR RI pada umumnya, Akbar Faizal tidak pernah mengurus anggaran untuk dibawa ke Sulsel. "Satu-satunya yang tidak pernah dan tidak mau saya lakukan," tegas dia.
Ada apa? Akbar menganggap itu sebuah masalah tersendiri dan berisiko bagi dirinya. Gubernur, bupati, dan wali kota serta jajarannya beranggapan bahwa anggota DPR yang baik adalah yang bisa membawa anggaran ke daerah. Akbar Faizal menolak cara pandang seperti ini.
Namun, bukan berarti dia tidak mendatangkan anggaran sama sekali. Caranya yang berbeda. Perjuangan anggaran dilakukan dengan membuat undang-undang yang berdampak langsung bagi daerah. Salah satunya Undang-Undang Desa yang membuat desa-desa mendapat anggaran miliaran setiap tahun dari APBN.
Dia tidak pernah mau terjebak dalam bentuk proyek-proyek infrastruktur. Pola seperti ini, kata Akbar, dimainkan para calo dan cukong politik.
"Saya janji akan menghabisi mereka ini (para cukong-cukong proyek DAK dari APBN) kelak di periode ketiga ini. Saya dengar jaringan cukong ini sedang berusaha menghalangi saya duduk kembali di DPR karena takut saya akan kejar mereka. Emang gue pikirin?" tantang peraih Charta Politika Award III tahun 2012 itu.
Dia mengaku harus menyelamatkan rakyat dan uang negara dari tangan kotor para calon dan cukong. Jaringan dan sistem kerja mereka sudah di tangan. "Saya janji dan pasti akan melakukannya. Saya sudah mulai melakukannya di Kabupaten Bulukumba sebagai titik awal," tegas anggota Komisi III DPR RI itu.
Selama 10 tahun terakhir, Akbar Faizal mengaku tidak pernah bagi-bagi duit untuk pemilih dan atau dibiayai para cukong proyek dan cukong politik. Itu sebabnya dia tidak takut menghabisi mereka.
"Masalahnya, cukong-cukong tadi juga sebagian berada di internal parpol dan berkolaborasi jahat dengan cukong proyek yang di luar parpol," lanjut Akbar Faizal.
Pada periode ketiga nanti, Akbar Faizal berjanji akan menggunakan waktunya untuk mengurusi Sulsel setelah 10 tahun mengurusi seluruh Indonesia. "Sudah saatnya," tutup Akbar Faizal.
