RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Pertemuan Teknis Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Indikator Pembangunan Ketahanan Keluarga di Hotel Horison Ultima, Kamis (14/3/2019).
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PPPA Sulsel, Askari menjelaskan, ketahanan Keluarga menjadi salah satu sub-urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang diatur dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota wajib untuk menyelenggarakannya.
Ia mengatakan, ketahanan keluarga menjadi program penting di dalam pembangunan. Pasalnya, keluarga merupakan bagian strategis di dalam pengembangan sumber daya manusia, karena di sanalah individu tumbuh dan berkembang. Kualitas keluarga akan mempengaruhi kualitas individu anggota keluarga di dalamnya. Jika keluarga mempunyai kualitas yang baik, maka anggotanya akan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
"Banyak masalah seperti HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba, penyakit menular, putus sekolah, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pengembangan usaha ekonomi, hanya dapat diselesaikan dengan baik, jika faktor keluarga menjadi bagian dari penyelesaiannya. Upaya ini dilakukan mulai di tingkat desa, kabupaten/kota hingga provinsi," ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan Ketahanan Keluarga diharapkan sebagai upaya menghadapi berbagai tantangan dalam menuju keluarga yang sejahtera.
Dalam pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Kementerian,Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota masih terus berusaha melaksanakan pembangunan ketahanan keluarga yang di dalamnya mencakup landasan legalitas dan keutuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi ketahanan sosial psikologi dan ketahanan sosial budaya. Kelima komponen ketahanan keluarga berisi 24 indikator yang harus dicapai di setiap desa/kelurahan.
Program dan Pembangunan Ketahanan Keluarga mulai berkesinambungan dilaksanakan selama 2 (dua) tahun 2017 dan 2018. Hasil evaluasi pada tahun 2017 dan 2018 menunjukkan adanya perubahan kondisi ke arah yang lebih baik pada keluarga yang menjadi sasaran intervensi.
"Kita berharap agar tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya secara berkelanjutan seluruh kabupaten/kota melaksanakan pendataan ketahanan keluarga, kemudian melakukan intervensi serta pemantauan dan evaluasi. Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan terhadap kabupaten/kota yang berhasil melakukan percepatan pembangunan ketahanan keluarga. Namun kita berharap bahwa desa/kelurahan tetap menjaga dan melanjutkan pembangunan ketahanan keluarga setiap tahun," tutupnya.
