RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar menanggapi kebijakan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) yang menunda pengumuman hasil seleksi kompetensi dan wawancara PPPK.
Sebab, Pihak Menpan- RB meminta pemerintah daerah penyelenggara PPPK gelombang pertama untuk mengusulkan kembali nama peserta yang telah mengikuti seleksi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran penggajian.
Wali Kota Makassar, Mohammad Ramadhan Pomanto mengatakan, keputusan Menpan-RB sudah tepat. Dia mengaku saat ini kesulitan menentukan kebutuhan dan kemampuan mengangkat PPPK.
"Saya sudah bicara dengan para kepala daerah penyelenggara PPPK gelombang pertama. Kendalanya sama, format kita mengubah APBD. Karena APBD perubahan ada pada bulan September. Berapa kebutuhan dan kemampuan kita belum tahu," ungkapnya kepada Rakyatku.com ditemui di Balai Kota Makassar, Kamis (14/3/2019).
Kata Danny sapaan karib Wali Kota Makassar ini, pihaknya telah menyiapkan pembahasan anggaran PPPK pada APBD perubahan September mendatang.
"Ini nantinya menjadi belanja tidak langsung. Nanti ada proses untuk mencapai kesepakatan di DPR. Walaupun kita program anggaran PPPK, tetap DPR yang menentukan," jelasnya.
Meski begitu, Danny tetap konsisten menyelesaikan PPPK gelombang pertama di lingkup pemerintah Kota Makassar yang diikuti 292 orang eks tenaga honorer K-II.
"Untuk PPPK gelombang pertama kita pasti konsisten. Seluruh peserta yang memenuhi syarat dan lulus tahap seleksi pasti kita usulkan," pungkasnya.
