RAKYATKU.COM - Bupati Pandeglang Irna Narulita kembali bikin heboh. Kali ini terkait pembelian mobil mewah seharga Rp1,9 miliar. Suami bupati cantik ini langsung pasang badan.
Mantan Bupati Pandeglang dua periode, Dimyati Natakusumah adalah suami Irna. Dia bilang, tidak ada pelanggaran dalam pengadaan mobil dinas tersebut.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, diatur secara detail mobil dinas gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.
Khusus bupati dan wali kota, dibolehkan menggunakan dua mobil dinas. Satu unit jenis sedan dengan kapasitas mesin maksimal 2.500 cc. Satu unit lainnya jenis jeep dengan kapasitas mesin maksimal 3.200 cc.
Toyota Land Cruiser Prado yang diadakan Pemkab Pandeglang memiliki kapasitas mesin 2.694 cc. Artinya masih di bawah standar yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.
"Di peraturannya itu cc, aturannya 3.500 cc. Speknya sama, kalau melebihi cc yang ditentukan, saya kan membuat peraturan UU, waktu membuat UU begitu, jelas aturannya. Masalah harga mobil, disesuaikan dengan mobilnya. Kan yang ditentukan bukan nilainya, tapi cc-nya," tutur mantan politikus PPP itu.
Dia menambahkan, mobil dinas itu tidak akan dimiliki pribadi. Mobil 4WD tersebut akan digunakan untuk tamu-tamu penting, termasuk tamu negara yang berkunjung ke Kabupaten Pandeglang.
"Sebetulnya bisa seperti Fortuner. Mobil itu sebagai fasilitas dan tidak hanya digunakan Bu Irna, tapi untuk tamu negara. Banyaklah. Sehingga diperlukan kendaraan. Memang harganya mahal, kalau lihat di media Rp 1,9 miliar. Kalau lihat harganya terlalu tinggi sih, tapi sudah dibeli. Yang penting tidak boleh jadi milik sendiri, karena ini mobil pemerintah, mobil rakyat," kata Dimyati yang kini jadi caleg PKS.
Sebelumnya, Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Oce Madril mengkritik pembelian mobil dinas itu. Bupati dianggap tidak sensitif di tengah masih banyaknya orang miskin di daerahnya.
"Sangat disayangkan dilakukan oleh kepala daerah yang harusnya bekerja keras untuk membebaskan masyarakatnya dari kemiskinan, bukan malah menikmati fasilitas mewah," kata Oce.
Kritik itu muncul karena pendapatan asli daerah (PAD) Pandeglang pada 2018 hanya sebesar Rp205 miliar. Pandeglang menjadi salah satu daerah termiskin di Banten.
Anggota DPRD Pandeglang dari Fraksi Gerindra, Rika Kartikasari turut menyesalkannya.
"Kalau saya, nggak nangkap logika berpikirnya. Di saat rakyat sedang susah pascatsunami, kasus Sindangresmi mencuat soal ada masyarakat ke puskesmas harus ditandu tiga kilometer tapi saat bersamaan bupati beli mobil dinas yang 'wah'," kata Rika seperti dikutip dari Detikcom, Selasa (12/3/2019).
