Minggu, 03 Maret 2019 15:56

300 PNS di Malaysia Gunakan Narkoba, Ini Penyebabnya

Mays
Konten Redaksi Rakyatku.Com
Ilustrasi
Ilustrasi

Agensi Anti-Dadah Kebangsaan (AADK) atau National Anti-Drugs Agency (NADA) melaporkan, berdasarkan statistik yang dikumpulkan tahun lalu, dari 27.900 pegawai negeri sipil, total 300 ditemukan positif

RAKYATKU.COM, MALAYSIA - Agensi Anti-Dadah Kebangsaan (AADK) atau National Anti-Drugs Agency (NADA) melaporkan, berdasarkan statistik yang dikumpulkan tahun lalu, dari 27.900 pegawai negeri sipil, total 300 ditemukan positif menggunakan zat ilegal. 

Menurut Wakil Direktur (Operasi) Datuk Izhar Abu Talib, keterlibatan pegawai negeri sipil dengan zat ilegal, harus menjadi perhatian dan harus segera ditangani.

"Sebagian besar dari mereka yang terlibat ditemukan positif mengonsumsi metamfetamin, karena harganya yang terjangkau dan kemampuannya menyediakan energi yang cukup untuk bekerja," ujarnya.

Kebanyakan yang terlibat kata dia, berasal dari kelompok staf pendukung seperti pengemudi.

Dalam upaya untuk mengurangi keterlibatan pegawai negeri dengan penyalahgunaan zat, TEKAD atau Tempat Kerja Bebas Dadah, diciptakan untuk membantu upaya rehabilitasi. 

Pusat Pemulihan Lakehouse NADA juga menyarankan, agar pengusaha membuat gugus tugas mereka sendiri dalam membantu memberantas masalah ini di tempat kerja.

Izhar mencatat, penyebab utama penyalahgunaan zat berakar pada stres di tempat kerja. 

Jam kerja yang panjang, shift yang tidak teratur, tempat kerja yang tidak kondusif, mengejar tenggat waktu dan kebijakan manajemen yang ketat adalah beberapa alasan yang disebutkan, sebagai penyebab penyalahgunaan narkoba. 

Dia menambahkan, di antara gejala-gejala dari mereka yang terlibat dengan penyalahgunaan narkoba adalah: Menghadapi inkonsistensi dalam hal output, menjadi lalai, menghadapi kesengsaraan keuangan, penyendiri, dan tidak dapat mempertahankan penampilan mereka. 

“Orang-orang yang terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan tidak boleh dijauhi, melainkan diberi kesempatan kedua, dengan mengundang mereka untuk bergabung dalam program intervensi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan sektor swasta,” tambahnya.