RAKYATKU.COM, PAPUA - Pernyataan Kodam dan Polda Papua, untuk menyelidiki akun Facebook TPNPBNews, membuat pihak Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang berada di balik akun tersebut, bersuara.
Menurutnya, itu upaya TNI dan Polri menyembunyikan tindakan brutal operasi di Kabupaten Nduga, Papua.
"Dibuktikan dari pernyataan Pangdam bahwa telah berkoordinasi dengan Polda Papua, guna menyelidiki akun TPNPBnews," tulis jubir OPM di akun tersebut.
Mereka meminta, alasan penyelidikan akun TPNPBnews harus jelas. Polda Papua dan Pangdam kata jubir tersebut, harus menjelaskan alasan penyelidikan akun TPNPBnews.
Sebab fanpage Facebook TPNPBnews kata dia, adalah satu-satunya saluran informasi TPNPB. Setelah pemblokiran website resmi TPNPB yaitu wpnla.net, komnastpnpb.net dan terakhir adalah tpnpbnews.wordpress com.
Chyber Police Indonesia bekerja sama Menkominfo telah memblokir situs TPNPB. Sehingga TPNPB kata dia, menyalurkan informasi melalui facebook page TPNPB. Mereka juga menegaskan, beritanya bersumber dari informasi yang jelas.
"Setiap berita hak cipta sepenuhnya pada TPNPBnews. Berita dapat update berdasarkan hasil wawancara melalui telepon, SMS dan laporan tertulis melalui email," bebernya.
TPNPBnews lanjut akun tersebut, menerima laporan berita melalui kontributor dan wawancara langsung kepada pimpinan TPNPB-OPM.
Terkait konflik bersenjata Kabupaten Nduga Papua lanjut dia, adalah laporan langsung dari Egianus Kogeya dan Komandan Operasi Pemne Kogeya, melalui telepon seluler dan SMS.
Kontributor yang bertugas di Genyam (Ibu Kota Kabupaten Nduga) dan Wamena lanjut akun itu, dapat melaporkan berita berita kepada TPNPBnews.
"Maka sumber berita update TPNPBnews telah jelas, sesuai etika jurnalistik yang berlaku," paparnya.
"Pangdam dan Polda Papua dapat laporan dari prajurit militer yang bertugas di Nduga. Sama halnya TPNPB, terima laporan dari prajurit TPNPB di Nduga," tambahnya.
Semua prajurit TPNPB KODAP III Ndugama lanjut dia, semua memiliki HT sebagai alat kominukasi. Maka sesudah serangan dilakukan ataupun kontak senjata, dan pergerakan TNI di Nduga dipantau lewat komunikasi dengan kode nomor frekuensi khusus.
"Pimpinan menerima laporan dan mengontrol semua pasukan melalui HT," ungkapnya.
TPNPB KODAP III Ndugama sebut dia, memantau pergerakan TNI melalui HT.
Mereka juga mengklaim telah mengetahui nomor frekuansi HT TNI. "Maka sumber informasi berita-berita TPNPBnews jelas dan bertaggung jawab," tegasnya.
Polda Papua dan Pangdam lanjut dia, sedang menyembuyikan fakta tindakan brutal di daerah Nduga.
Setidaknya pangdam dan Polda Papua kata dia, harus mengizinkan jurnalis lokal dan nasional, untuk bebas meliput tanpa pengawalan di daerah Nduga, di mana pun daerah konflik bersenjata di Papua.
"Kenyataannya, media Indonesia tidak meliput di daerah konflik. Meliput hanya hasil wawancara Pangdam dan Polda Papua dengan alasan keamanan. TPNPB memiliki aturan perang pasal khusus mengatur tentang perlindungan jurnalis di medan perang," ujarnya.
Berdasarkan itu kata dia, TPNPB KODAP III Ndugama tentu menjamin keamanan bagi jurnalis di medan perang.
Hanya saja, Pangdam dan Polda Papua menutupi akses bagi jurnalis nasional dan lokal di Papua.
"Seperti kata Polda Papua bahwa tidak ada operasi di Nduga. Ini pembohongan publik. Buktinya, tanggal 1 dan tanggal 2 Maret 2019, membakar 6 honai rumah warga sipil. Ini adalah pembohongan dan menyembunyikan fakta di mata publik," tulis akun itu.
Pangdam dan Polda Papua kata jubir tersebut, menyelidiki akun TPNPBnews karena semua media Indonesia tidak mengetahui tindakan TNI Polri sewenang-wenang melakukan operasi di Nduga.
