RAKYATKU.COM - Anggota Komisi II DPR RI, Andi Mariattang SSos mengaku sangat memahami perasaan dan keresahan ribuan tenaga honorer. Apalagi kebijakan pengangkatan PPPK belum dianggap sebagai solusi yang tepat.
"Saya sebagai wakil ta di pusat (DPR RI) tentu harus bertanggung jawab, berjuang bersama tenaga honorer. Negara tidak boleh diskriminatif. Tenaga honorer selama ini sudah mengabdi. Negara seharusnya berterima kasih," kata Andi Mariattang saat tatap muka dengan warga Bulukumpa, Selasa (19/2/2019).
"Bagi saya kepastian hukum bagi tenaga honorer adalah keharusan," tambah Andi Mariattang.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelaskan bahwa sejak awal dirinya dilantik sudah bersama tenaga honorer berjuang. Andi Mari, demikian biasa disapa, berjanji sehabis masa reses akan segera mengusulkan digelar rapat kerja di Komisi II bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Insya Allah sehabis masa reses ini saya akan usul segera memanggil KemenPAN untuk dilakukan rapat kerja membahas secara komprehensif tenaga honorer," ujarnya.
Andi Mariattang semula menduga kebijakan PPPK adalah program pusat. Perekrutan dan penganggarannya dari pusat.
"Kenyataannya malah dibebankan ke daerah. Saya pastikan tidak semua daerah mampu. Saya kira ini bukan solusi yang tepat. Segera kami akan gelar rapat soal ini," tambah Andi Mari.
Dia berjanji seperti biasa hasil rapat dengan KemenPAN-RB akan dikirimkan ke berbagai pihak, termasuk kepada para honorer.
