RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Survei terbaru Celebes Research Center (CRC) menunjukkan elektabilitas pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul di 13 daerah di Sulawesi Selatan.
Sementara itu, di 10 daerah lainnya, sang petahana justru tumbang dari sang rival, duet Prabowo-Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Yakni di Jeneponto, Bantaeng, Maros, Pangkep, Barru, Sinjai, Bulukumba, Pinrang, Enrekang, serta Luwu.
Menariknya, dari 10 daerah tersebut, 6 daerah di antaranya dipimpin oleh kepala daerah yang notabene merupakan kader dari partai politik pengusung Jokowi-Ma'ruf.
Mereka adalah Bupati Jeneponto Iksan Iskandar (Golkar), Bupati Bantaeng Ilhamsyah Azikin (NasDem), Bupati Pangkep Syamsuddin Hamid (Golkar), Bupati Barru Suardi Saleh (NasDem), Bupati Enrekang Muslimin Bando (Golkar), serta Bupati Luwu Basmin Mattayang (NasDem).
Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Sulsel, Syamsul Bachri menanggapi santai hal tersebut. Menurutnya, sejauh ini koordinasinya dengan para kepala daerah dari parpol koalisi berjalan lancar.
"Kami sudah pernah bertemu dengan para kepala daerah yang merupakan kader parpol koalisi. Kita sudah meminta kepada mereka untuk melakukan apa yang bisa dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang dimungkinkan untuk memperluas sosialisasi kepada masyarakat. Apalagi kan berbeda kalau kepala daerah yang berbicara kepada masyarakatnya untuk menyampaikan sisi-sisi positif Pak Jokowi untuk bisa dipilih kembali," ungkap Syamsul saat dikonfirmasi Selasa (19/2/2019).
Pihak TKD Sulsel juga, kata Syamsul, telah menghimbau para kepala daerah untuk aktif mendorong kerja-kerja pemenangan yang dilakukan oleh TKD didaerahnya masing-masing.
"Kami sudah menghimbau kepada mereka tentu dengan caranya masing-masing untuk melakukan sosialisasi di masyarakat, ikut mendorong dan men-support TKD didaerahnya masing-masing agar lebih masif bergerak," tambah legislator DPR RI Fraksi Golkar ini.
Hanya, Syamsul mengaku pihaknya tak bisa memaksakan sepenuhnya para kepala daerah untuk fokus mensosialisasikan capres nomor urut satu itu. Alasannya, sebagai kepala daerah, mereka punya tugas dan tanggung jawab yang cukup berat terhadap pembangunan di daerah masing-masing.
"Yah kita berharaplah. Tapi memang kita tidak dalam posisi memaksakan tapi sekedar menghimbau dan mengharapkan ada gerakan dan langkah-langkah yang dimungkinkan untuk bisa melakukan pendekatan kepada masyarakat," pungkasnya.
