RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA-SMK), akan dihelat pada 1 April mendatang. Namun, UNBK itu dipastikan mendapat kendala berarti.
Sampai saat ini, sejumlah SMA dan SMK di Sulawesi Selatan masih kekurangan komputer atau laptop, untuk digunakan dalam proses UNBK tersebut.
Hal ini menjadi perbincangan dalam rapat finalisasi Ranperda, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel tahun 2018-2023 di DPRD Sulsel.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Rusni Kasman, misalnya. Rusni mencontohkan di Kabupaten Bone, dari 40 sekolah negeri hanya 11 sekolah yang mendapatkan fasilitas komputer untuk pelaksanaan UNBK. Fasilitas yang diberikan juga sangat terbatas, yakni hanya 22 unit per sekolah.
“Dalam satu sekolah itu minimal 150 sampai 300 siswa. Tapi komputer di setiap sekolah baru 20 unit. Bagaimana mau UNBK kalau begini? Banyak orangtua siswa mengeluh soal ini ketika kami reses. Tidak masalah bagi orangtua yang mampu, tapi bagaimana dengan yang kurang mampu," keluh Rusni saat ditemui Rakyatku.com di sela-sela rapat finalisasi RPJMD Sulsel 2018-2023 di Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (11/2/2019).
Menurut legislator Fraksi Partai Golkar ini, seharusnya Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, lebih memprioritaskan pembangunan dunia pendidikan, ketimbang mendahulukan proyek infrastruktur, seperti rest area.
“Mestinya kita bicara anggaran yang riil-riil saja dulu. Mau dikemanakan siswa SMA dan SMK ini saat ujian. Masa orang tua disuruh beli komputer? Harus ada kebijakan untuk menyediakan fasilitas ini. Para siswa ini adalah masa depan bangsa," bebernya.
Sebagai legislator yang menangani bidang pendidikan, Rusni meminta Pemprov Sulsel dalam hal ini Dinas Pendidikan, bisa mencari solusi sebelum UNBK SMA dan SMK tersebut dilaksanakan.
"Mungkin bisa meminjam komputer dulu. Atau apapun itu. Intinya jangan membebani orang tua siswa," pungkasnya.
