RAKYATKU.COM - Arab Saudi tidak membutuhkan PBB atau penyelidikan internasional atas kasus pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi karena sistem hukum yang berwenang yang dapat menangani masalah ini.
Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri Arab Saudi, Adel Al Jubeir mengatakan, pembunuhan jurnalis di konsulat Saudi di Turki pada 2 Oktober adalah tragedi besar dan membantah bahwa itu disetujui oleh kepemimpinan Arab Saudi.
Badan-badan intelijen AS menyimpulkan pembunuhan itu hampir pasti membutuhkan persetujuan dari penguasa de-facto kerajaan, Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS). Pada bulan Desember, para senator AS mendukung tindakan yang menuduh MBS memerintahkan pembunuhan Khashoggi, dikutip dari Al Jazeera, Senin (11/2/2019).
"Putra mahkota tidak ada hubungannya dengan ini," kata Jubeir. "Tidak ada perintah yang diberikan untuk membunuh Jamal Khashoggi dan seluruh negara terkejut dengan ini."
"Itu adalah kesalahan. Itu dilakukan oleh para pejabat pemerintah Saudi yang bertindak di luar lingkup wewenang mereka. Raja memerintahkan penyelidikan," kata Jubeir.
Sebelas tersangka telah didakwa dan dirujuk ke pengadilan di Arab Saudi dengan lima lainnya menghadapi hukuman mati. Prosesnya belum dipublikasikan.
Agnes Callamard, pelapor khusus PBB untuk eksekusi di luar pengadilan, melakukan penyelidikan selama seminggu di Turki mengenai pembunuhan Khashoggi dan menyimpulkan dalam temuan awal bahwa itu adalah "pembunuhan brutal dan terencana, yang direncanakan dan dilakukan oleh pejabat negara Saudi Saudi ".
Laporan terakhirnya akan jatuh tempo pada bulan Juni.
Callamard mengatakan Arab Saudi juga "secara serius merusak" upaya Turki untuk menyelidiki pembunuhan Khashoggi di konsulatnya di Istanbul.
Dia telah meminta akses ke Arab Saudi dan menyatakan "keprihatinan utama" tentang keadilan proses bagi mereka yang menghadapi persidangan di kerajaan itu atas pembunuhan Khashoggi.
"Pelapor PBB yang Anda ajak bicara tidak terlibat dalam penyelidikan PBB," kata Jubeir.
"Dia melakukan ini sendiri, dalam kapasitasnya sebagai pelapor hak asasi manusia, dan dia pergi ke Turki dan dia kembali dan mengeluarkan pendapat yang adalah miliknya sendiri, ini bukan pendapat PBB," katanya.
Dia mengatakan tidak ada alasan untuk mengizinkan PBB mengakses negara itu untuk penyelidikan.
"Kami telah melakukan hal yang benar. Kami mengakui bahwa ini terjadi, kami mengakui bahwa ini adalah pejabat pemerintah Saudi, kami mengakui bahwa mereka tidak memiliki wewenang untuk melakukan ini dan kami memenjarakan mereka dan sekarang kami mengadili mereka," dia berkata.
