RAKYATKU.COM, MAROS - Pemerintah kabupaten (Pemkab) Maros mengawali musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Aula Kantor Camat Lau, Senin (4/2/2019). Kegiatan ini dibuka langsung Bupati Maros HM, Hatta Rahman.
Musrenbang untuk tahun anggaran 2020 ini juga dihadiri Ketua DPRD Maros, AS Chaidir Syam, anggota Komisi II Suhartina Bohari, ketua komisi III Andi Rijal Abdullah dan Saripuddin.
Hatta mengatakan, setidaknya dirinya akan menghadiri Musrenbang sisa dua kali danasa jabatannya sebagai Bupati Maros akan berakhir pada 2021. Karena itu, pihaknya akan menggenjot program kerja. Sehingga target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 dapat tercapai 100 persen.
“Ini tahun ketiga saya dalam periode kedua, tentu saya berharap target RPJMD yang disusun tahun 2016 lalu bisa tercapai 100 persen. Untuk itu kita berharap kepala OPD dan camat bekerja maksimal,” kata Hatta.
Apalagi beberapa OPD, kata dia, dihiasi wajah baru pasca-pergeseran beberapa kepala OPD. Dengan begitu diharapkan ada semangat baru untuk bekerja dan berusaha semaksimal mungkin.
Hatta juga meminta kepala OPD dan camat dapat berfikir kreatif untuk menciptakan inovasi baru. Berupa program-program yang sasarannya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Hatta menuturkan, salah satu bidang yang menurutnya optimis melampaui target RPJMD yakni bidang bina marga. Hingga saat ini kata Hatta, 98 persen target infrastruktur bina marga sudah tercapai.
“Kenapa infrastruktur, karena ini terkait mobilitas masyarakat. Kalau jalannya jelek masyarakat susah kemana-mana tapi kalau bagus tentu mobilitas menjadi tinggi dan tentu itu bisa berpengaruh pada bergeraknya roda perekonomian masyarakat,” jelas Hatta.
Hatta berharap Musrenbang kecamatan ini dapat menghasilkan program-program yang tepat sasaran untuk masyarakat.
Senada dengan Hatta, Ketua DPRD Maros AS Chaidir Syam saat membacakan pokok-pokok pikiran DPRD Maros menuturkan, Musrenbang menjadi salah satu kegiatan formal yang bersifat wajib dan bukan sekedar formalitas. Sehingga masyarakat harua terlibat langsung dalam pengusulan rencana pembangunan.
“Tentu pokok-pokok pikira DPRD sejalan dengan kebutuhan masyarakat karena anggota DPRD menyerap aspirasi dari masyarakat konstituen yang diwakilinya,” kata Chaidir.
