RAKYATKU.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menerima sebanyak 20 pertanyaan yang telah disusun para panelis untuk debat pilpres pertama yang akan diselenggarakan pada Kamis (17/1).
Dari 20 pertanyaan itu, hanya beberapa pertanyaan yang akan diajukan lewat metode pengundian.
“Pada saatnya, nanti soal yang ada di dalam debat kandidat itu akan ditaruh di tempat gelas atau kaca yang nanti akan diundi oleh masing-masing kandidat, dan soal ini nanti akan diserahkan kepada moderator untuk dibacakan,” kata Komisioner KPU Pramono Tanthowi dilansir dari Kumparan, Senin (7/1).
Masing-masing panelis menyiapkan 5 soal jadi total soal 20 soal.
“KPU perlu waktu beberapa hari untuk memeriksa soal itu baik dari sisi redaksi maupun dari sisi konten, kita harus periksa ulang tidak boleh ada yang mengarah kepada salah satu kandidat,” kata Pramono.
Pramono memastikan KPU akan mengirimkan pertanyaan itu kepada masing-masing paslon seminggu sebelum debat berlangsung. Alasan pemberian soal sebelum debat, supaya gagasan oleh masing-masing paslon bisa lebih diuraikan dengan jelas dan utuh terkait visi dan misi.
Selain pertanyaan dari KPU, nantinya masing-masing kandidat juga akan diberikan kesempatan untuk saling melemparkan pertanyaan satu sama lain. Soal panelis, KPU menyebut tugas mereka menyiapkan pertanyaan, soal hadir tidak ada kewajiban.
"Panelis kalaupun mereka hadir di acara debat kandidat itu statusnya sebagai undangan KPU, bukan sebagai panelis. mereka di sana sudah tidak ada perannya lagi," pungkasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku timnya merasa dirugikan atas keputusan KPU yang membocorkan kisi-kisi pertanyaan kepada paslon pilpres sebelum debat perdana digelar 17 Januari mendatang. Fadli menilai, jawaban yang akan disampaikan kandidat tidak lagi berdasarkan pada pemikiran, melainkan hanya sekadar metode menghafal.
“Menurut saya kurang (diuntungkan) ya. Dengan adanya (kisi-kisi), kalau misalnya tema debat (dibocorkan) okelah. Tetapi kemudian angle-nya seperti apa, ya, jadi kurang, jadi debatnya formalitas. Itu yang kita sayangkan,” ujar Fadli.
“Kita ingin tahu apa yang menjadi dasar pemikiran kandidat dari kedua belah pihak terhadap isu-isu yang diajukan. Di seluruh dunia juga begitu. Jadi nanti kalau sekarang dikasih bocoran soalnya, ya, nanti tinggal ngafalin. Ini, ya, enggak asyik lagilah,” imbuh Wakil Ketua DPR itu.
Menurut Fadli, KPU seharusnya bisa bersikap mandiri dan tegas dalam memutuskan mekanisme debat, bukan atas dasar kesepakatan kedua timses. Fadli berkukuh, alasan KPU memberikan kisi-kisi pertanyaan seminggu sebelum debat digelar bukan alasan tepat.
“Kan KPU yang harusnya menetapkan, bukan masalah persetujuannya. Persetujuan itu urusan gampang, tapi KPU yang harusnya menegaskan hal itu,” terangnya.
“Cukup aneh menurut saya kenapa harus pertanyaan-pertanyaan itu dibocorkan atau diberikan. Itu kan enggak asyik lagi, enggak ada gregetnya, enggak ada efek kejutnya,” jelas Fadli.
