RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, diprediksi segera melakukan lelang jabatan. Pasalnya, sejumlah jabatan strategis di tingkat eselon II, mengalami kekosongan pasca Wali Kota Makassar, Moh Ramadhan Pomanto, melakukan rotasi dan menonaktifkan beberapa pejabat di tingkat itu.
Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Andi Siswanta Attas, Jumat, (4/1/2019) mengatakan, jabatan yang lowong itu memang ada. Katanya, lelang jabatan ini menunggu hasil seleksi sekretaris kota Makassar, yang sementara berlangsung.
"Iya, jabatan lowong itu memang ada. Bahkan sampai 15. Karena kan sekretaris kota belum ada yang terpilih. Lelang jabatan, saya kira secepatnya akan dilakukan. Kita tunggu arahan pimpinan," beber mantan Kepala Perpustakan Kota Makassar ini.
Siswanta menambahkan, Pemerintah Kota Makassar, akan mengadakan lelang jabatan terbuka.
"Jadi semua pegawai yang bersyarat itu bisa ikut. Dari mana saja. Bukan hanya internal Pemerintah Kota Makassar. Semakin banyak yang ikut, semakin baik. Agar lebih kompetitif," ungkap Siswanta.
Sementara itu, Sekretaris BKPSDM Basri Rakhman juga mengatakan yang sama, terkait kemungkinan lelang jabatan lowong itu segera dibuka.
Basri menjelaskan, kekosongan jabatan itu terjadi akibat efek rotasi dan penonaktifan yang dilakukan pihak Pemkot Makassar beberapa waktu lalu.
"Lelang jabatan itu pasti segera ada. Saya tidak ada masalah, karena 1 jabatan yang dilelang atau lebih itu, sama saja anggaran yang diperuntukkan. Hal seperti ini sudah biasa, organisasi itu kan dinamis. Kalau ada pejabat yang dirotasi, pasti berefek ke jabatan yang dipangku sebelumnya," jelas Basri.
Berikut daftar 14 jabatan lowong lingkup pemerintah kota Makassar:
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
2. Kepala Dinas Pariwisata
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP)
4. Kepala Dinas Kearsipan
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
6. Kepala Dinas Sosial
7. Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan
8. Kepala Dinas Perhubungan
9. Kepala Dinas Perpustakaan
10. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
11. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
12. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
14. Kepala Dinas Koperasi dan UKM
