.jpg&width=800&height=450)
RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Intervensi kepala daerah saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang, menjadi perhatian segelintir partai politik di Sulsel. Lembaga terkait pun diminta melakukan tindakan tegas.
Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah Erbe misalnya. Ulla, sapaan akrabnya, menyebut, salah satu fenomena yang bisa terjadi ketika Pemilu berlangsung, adalah keterlibatan aktif kepala daerah mengkampanyekan peserta Pemilu. Menurutnya, intervensi kepala daerah memberikan dampak yang cukup besar dan berbahaya.
"Yang besar efeknya itu, yang media harus awasi dan laporkan secara baik adalah intervensi kekuasaan. Itu yang rawan. Bisa dalam bentuk institusional, bisa dalam bentuk lain," ungkapnya, Senin (31/12/2018).
Ulla meminta pengawasan terhadap kemungkinan keterlibatan kepala-kepala daerah, atau unsur lain yang semestinya netral saat Pemilu. Jangan sampai, kata Ulla, mereka terlibat aktif kampanye, baik dalam Pemilihan Legislatif (Pileg), hingga Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Apalagi, menurut Ulla, jika sampai kepala daerah yang melibatkan unsur RT/RW hadir dalam sebuah kegiatan kampanye. Jika itu sampai dilakukan, menurutnya pelanggaran etika. Makanya, ia meminta unsur penyelenggara melakukan pengawasan.
"KPU dan Bawaslu harus lebih tegas dalam soal-soal itu. Yah, kita tidak mau hasil Pemilu ini sedemikian buruk, tidak merepresentasikan masyarakat, apa yang diharapkan rakyat. Tujuan Pemilu itu bagaimana mendapatkan hasil yang diinginkan rakyat," kata Wakil Ketua DPRD Sulsel ini.
Terpisah, Ketua DPW PAN Sulsel Ashabul Kahfi menyebutkan, kekhawatiran terhadap adanya intervensi kepala daerah memang ada. Walaupun sifatnya hanya relatif. Sebab, hampir setiap Pemilu sudah kerap terjadi.
"Kalau dari pengalaman-pengalaman kemarin, memang sih ada saya lihat. Tidak bisa dipungkiri itu. Karena namanya Pemilu kan, pasti sangat terkait dengan kekuasaan. Jadi pengaruh itu pasti ada. Tapi kekhawatiran, relatif sih," jelasnya.
Makanya, kata Kahfi, penyelenggara Pemilu sekarang ini harus benar-benar menjaga independensi. Jika penyelenggara bisa menjaga independensinya, Kahfi yakin Pemilu yang sehat dan cerdas bisa tercipta. Ia berharap, penyelenggara bisa terhindar dari intervensi pihak manapun.
"Yang terpenting sekarang, bagaimana penyelenggara Pemilu itu betul-betul bisa menjaga independensi. Jadi, sekarang kuncinya di penyelenggara Pemilu. Kita sangat berharap, proses demokrasi yang sehat dan cerdas, yang berpengaruh adalah penyelenggara," singkatnya.
