Rabu, 18 November 2026 15:37
Editor : Syukur Nutu

RAKYATKU.COM, PALU — Pengaduan sejumlah kelompok petani dari enam desa di Kabupaten Morowali ke Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulawesi Tengah terkait penutupan akses lahan di wilayah hutan memicu sorotan serius dari otoritas kehutanan dan pemerintah daerah. 

 

Klaim penguasaan lahan secara sepihak di dalam kawasan hutan dinilai tidak dapat dibenarkan secara hukum dan berpotensi merusak tata kelola lingkungan.

Pemanfaatan kawasan hutan negara telah diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan. Tidak ada pihak mana pun yang dapat secara sepihak membuka, memperluas, maupun menguasai area di dalam kawasan hutan tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah pusat.

Baca Juga : PT Vale Indonesia IGP Pomalaa Sabet Penghargaan atas Perlindungan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Perempuan

Menyikapi dinamika di lapangan, Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, sebelumnya telah turun langsung memfasilitasi mediasi dan mengeluarkan peringatan keras kepada warga agar menghentikan seluruh aktivitas pembukaan lahan baru di kawasan hutan.

 

"Saya tidak mau masyarakat saya terjeblos dalam urusan hukum kawasan hutan. Saya sudah melarang keras pembukaan lahan baru maupun pembakaran lahan, dan meminta warga mematuhi proses verifikasi yang sedang disiapkan pemerintah daerah," tegas Iksan belum lama ini.

Senada dengan pemerintah kabupaten, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Kehutanan (Dishut) Sulteng bersama Tim Terpadu Perlindungan dan Pengamanan Hutan juga telah menggelar sosialisasi Mekanisme Penyelesaian Kawasan Hutan (MPKH) di Morowali pada awal November lalu.

Baca Juga : Terduga Pelaku yang Membuka Lahan Kebun Merica di Blok Tanamalia Lutim Jadi Tersangka

Langkah strategis di bawah koordinasi Gubernur Sulawesi Tengah tersebut menegaskan bahwa penyelesaian masalah agraria harus berjalan melalui jalur verifikasi legalitas dan pemulihan ekonomi yang sah, bukan dengan membenarkan pendudukan kawasan hutan secara ilegal. Pemerintah provinsi mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses hukum yang berjalan di Polda Sulawesi Tengah terhadap terduga pelaku perambahan dan perusakan fasilitas.

Sebelumnya, Kepala Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sulawesi, Ali Bahri, menegaskan bahwa pembukaan kawasan hutan tanpa izin resmi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Kehutanan adalah tindakan melanggar hukum yang membawa dampak bencana bagi masyarakat luas.

"Pembukaan lahan secara ilegal, tanpa izin, itu bisa menjadi aksi yang brutal dan pada akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri. Kalau pemegang izin resmi yang mengelola, ada tekniknya, ada prosedurnya, ada mitigasi bencana, serta dokumen Amdal sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga," ujar Ali Bahri.

Baca Juga : Vale Indonesia Sosialisasi Mekanisme Penyelesaian Kawasan Hutan atas Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Program Perlindungan Pengamanan Hutan

Masyarakat juga diingatkan agar tidak nekat atau ngotot membuka maupun menduduki kawasan hutan secara ilegal karena konsekuensi hukumnya sangat berat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), setiap orang yang melakukan perambahan, penebangan, atau kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri dapat dijerat hukuman pidana penjara minimal 1 tahun hingga maksimal 15 tahun, serta pidana denda mulai dari Rp500 juta hingga miliaran rupiah.

Lebih lanjut, apabila pembukaan lahan hutan tersebut dilakukan dengan cara membakar, pelaku juga terancam jerat Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda antara Rp3 miliar hingga Rp10 miliar.

Baca Juga : Vale Indonesia Perkuat Tata Kelola Air dan Lingkungan IGP Pomalaa Hadapi Musim Penghujan

Sementara itu, dari sisi pengelolaan wilayah di Blok Bahodopi, PT Vale Indonesia Tbk selaku pemegang PPKH menjalankan kewajiban mandat undang-undang untuk menjaga, mengawasi, serta melaporkan dugaan aktivitas perambahan kepada instansi berwenang. 

Pihak perusahaan memastikan tetap terbuka berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Satgas PKA guna mendukung proses verifikasi lahan secara objektif, dengan membedakan antara kebun produktif yang telah terdata sebelum batas waktu pengakuan (cut-off date) dan praktik pembukaan lahan baru yang melanggar hukum.

Melalui penegakan aturan yang konsisten antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan pemegang izin resmi, perlindungan fungsi ekologis hutan di Kabupaten Morowali diharapkan tetap terjaga demi keselamatan generasi mendatang.