Zulkifli Hasan Ajak Kepala Desa Kawal Koperasi Desa Merah Putih dan MBG, APDESI Sulsel Sampaikan Sejumlah Aspirasi

RAKYATKU. COM, MAKASSAR – Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) se-Sulawesi Selatan di Balai Prajurit M. Yusuf, Sabtu (4/7/2026), menjadi momentum konsolidasi pemerintah desa dalam mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto. Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat DPP APDESI.

Dalam arahannya, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah tengah membangun fondasi ekonomi desa melalui Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kedua program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus mempercepat pemerataan ekonomi nasional.

"Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi infrastruktur ekonomi pemerintah di tingkat desa. Bukan hanya memotong rantai distribusi, tetapi juga menjadi pembeli siaga ketika harga gabah maupun hasil tangkapan nelayan jatuh di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah," kata Zulhas.

Baca Juga : Great World Circus 2 On Ice Kembali Hadir di Makassar, Dorong Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Indonesia Timur

Ia menjelaskan, Kopdes nantinya menjadi pusat layanan ekonomi desa yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan masyarakat. Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, pupuk dan gas bersubsidi akan dilakukan melalui koperasi tersebut. Selain itu, Kopdes juga akan dilengkapi fasilitas layanan perbankan sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi pembayaran listrik maupun layanan keuangan lainnya tanpa harus keluar desa.

Pemerintah juga menyiapkan dukungan sarana berupa bangunan toko berukuran 4 x 6 meter, rak penyimpanan komoditas, satu unit mobil pick-up serta dua kendaraan roda tiga untuk mendukung distribusi pupuk dan gas bersubsidi.

Zulhas mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 40 ribu Koperasi Desa Merah Putih dari total lebih dari 73 ribu desa di Indonesia dengan konsep satu desa satu koperasi. Rekrutmen manajemen koperasi dijadwalkan dimulai September dan operasional dilakukan secara bertahap mulai Oktober 2026.

Baca Juga : MaRI Piknik 2026 Hadirkan Turnamen Resmi FIBA 3x3, Perkuat Posisi sebagai Ruang Kreatif Anak Muda Makassar

Selain koperasi desa, Menteri Koordinator Bidang Pangan juga menegaskan pentingnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, perbaikan gizi anak merupakan langkah strategis untuk menghasilkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.

"Anak-anak yang mengalami kekurangan gizi akan terganggu perkembangan tulang, otot dan otaknya. Karena itu, negara hadir memastikan mereka memperoleh makanan bergizi sebagai investasi masa depan bangsa," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Zulhas turut menyoroti pentingnya mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Ia mengkritik ketergantungan Indonesia terhadap impor sejumlah komoditas pangan yang dinilai membuat harga dalam negeri mudah dipengaruhi pasar global. Karena itu, pemerintah terus mendorong swasembada pangan sebagai bentuk keberpihakan kepada jutaan petani Indonesia.

Baca Juga : Peserta Jalan Sehat Milad Unismuh Tembus 3.000 Orang, Panitia Optimistis Capai 4.000 Peserta

Ia juga menegaskan pentingnya penertiban praktik pertambangan dan perkebunan ilegal di kawasan hutan yang dinilai bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, seluruh sumber daya alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

APDESI Siap Kawal Program Presiden

Ketua DPP APDESI, Junaedi Mulyono, menegaskan organisasi yang dipimpinnya siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dimulai dari desa.

Baca Juga : Pegadaian Salurkan Sedekah Hewani Iduladha, Perkuat Peran Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan melalui sinergi pentahelix agar pembangunan desa berjalan optimal.

"Koperasi Merah Putih dan Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi penggerak ekonomi sirkular di desa. Perputaran anggaran yang sangat besar harus benar-benar dirasakan masyarakat desa melalui peningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja, dan penguatan ekonomi lokal," katanya.

Ia menilai penguatan sektor pertanian dan komoditas pangan berbasis desa akan menjadi fondasi terciptanya kemandirian pangan sekaligus berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen.

Baca Juga : DANCOW Indonesia Cerdas Hadir Perdana di Sulsel, Athirah Bukit Baruga Wakili Timur Indonesia ke Panggung Nasional

Sebagai bentuk komitmen, DPP APDESI akan melaksanakan program akselerasi desa setiap bulan dengan memilih lima desa terbaik di setiap kabupaten maupun provinsi yang berhasil mengembangkan kemitraan MBG, ekonomi sirkular, dan ketahanan pangan. Desa-desa tersebut akan dijadikan model pembelajaran bagi desa lainnya di Indonesia.

APDESI Sulsel Titip Aspirasi

Sementara itu, Ketua DPD APDESI Sulawesi Selatan, Wahyuddin Mapparenta, mengapresiasi kehadiran Zulkifli Hasan dalam pelantikan pengurus APDESI Sulsel. Menurutnya, momentum tersebut dimanfaatkan pemerintah desa untuk menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung kepada pemerintah pusat tanpa harus datang ke Jakarta.

Ia mengatakan, setelah pelantikan, APDESI Sulsel akan segera melaksanakan rapat kerja di setiap kabupaten sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Meski mendukung penuh Program MBG, Wahyuddin menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah belum optimalnya kemitraan antara dapur penyedia MBG dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun Koperasi Desa Merah Putih sebagai pemasok bahan baku.

Menurutnya, apabila rantai pasok tersebut dapat melibatkan kelembagaan ekonomi desa, maka perputaran dana program MBG yang mencapai miliaran rupiah setiap bulan akan lebih banyak dinikmati masyarakat desa melalui peningkatan usaha mikro dan penyerapan tenaga kerja.

APDESI Sulsel juga menyampaikan keberatan terkait skema pembiayaan pembangunan Kopdes yang bersumber dari pemotongan Dana Desa selama enam tahun. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengurangi ruang fiskal desa untuk membiayai program pembangunan lainnya.

Karena itu, APDESI mengusulkan agar masa pengembalian pembiayaan diperpanjang menjadi 15 hingga 20 tahun sehingga beban pemotongan Dana Desa setiap tahun menjadi lebih ringan.

Selain itu, pemerintah desa juga meminta adanya keadilan dalam pelaksanaan program. Pasalnya, terdapat desa yang Dana Desanya telah dipotong meski pembangunan Kopdes belum dilakukan. Menanggapi aspirasi tersebut, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa ke depan desa yang belum memperoleh pembangunan Kopdes tidak lagi akan dikenakan pemotongan Dana Desa.

Persoalan lain yang turut disampaikan adalah syarat penyediaan lahan minimal 1.000 meter persegi yang dinilai sulit dipenuhi oleh sebagian desa. APDESI juga mengingatkan pemerintah agar mekanisme penunjukan manajer Kopdes tetap memperhatikan sinergi dengan pemerintah desa sehingga tidak menimbulkan konflik dalam pelaksanaan program di lapangan.

Melalui dialog tersebut, APDESI berharap berbagai masukan dari pemerintah desa dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan sehingga Program Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis benar-benar mampu menggerakkan ekonomi desa, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.