RAKYATKU.COM, MAKASSAR– Tekanan krisis energi yang melanda sejumlah negara Asia kian memperlihatkan rapuhnya ketahanan energi global. Pemadaman listrik bergilir di Pakistan dan Bangladesh, serta lonjakan harga bahan bakar di Filipina, menjadi gambaran nyata bagaimana ketergantungan impor energi dapat berujung pada instabilitas ekonomi dan sosial.
Di tengah kondisi tersebut, Indonesia dinilai mulai menunjukkan arah berbeda melalui penguatan sektor domestik, khususnya pangan dan energi.
Ketua Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Sulawesi Selatan, Boas Singkali, menilai krisis yang terjadi saat ini bukan sekadar fenomena sementara, melainkan dampak sistemik dari konflik geopolitik dan ketidaksiapan sejumlah negara dalam membangun kemandirian energi.
Baca Juga : Trafik Data Naik 21% Saat Lebaran, XLSMART Ungkap Lonjakan Ekstrem di Jalur Mudik dan Wisata
“Krisis energi, terutama BBM, sudah terasa di banyak negara Asia. Ini bukan lagi potensi, tapi sudah terjadi dan bisa meluas ke kawasan lain,” ujar Boas.
Ia menyoroti bahwa banyak negara masih bertumpu pada pasokan energi eksternal, sehingga sangat rentan terhadap gangguan distribusi global. Sebaliknya, Indonesia mulai mengurangi risiko tersebut dengan memperkuat fondasi dalam negeri.
Menurut Boas, kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal pemerintahan menitikberatkan pada swasembada pangan menjadi langkah strategis yang kini memberikan efek berlapis, termasuk sebagai penyangga menuju kemandirian energi.
Baca Juga : GERAK Syariah 2026 Catat Lonjakan Signifikan, OJK Perkuat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah
“Pemerintah sudah memulai dari hal mendasar. Ketahanan pangan kita semakin kuat, dan ini menjadi modal penting untuk melangkah ke swasembada energi,” katanya.
Ia menilai pendekatan yang tidak berorientasi pada proyek besar semata, melainkan fokus pada kebutuhan riil masyarakat, menjadi keunggulan Indonesia dibanding sejumlah negara lain yang kini justru menghadapi tekanan krisis.
Dalam membaca potensi eskalasi konflik global, Boas menekankan pentingnya memperkuat ekosistem nasional secara menyeluruh. Ia optimistis Indonesia memiliki peluang lebih baik untuk bertahan jika konsistensi kebijakan tetap dijaga.
Baca Juga : Gempa 7,6 SR Guncang Sulut-Malut, Pertamina Pastikan Distribusi Energi Tetap Aman
“Kalau konflik global meluas, dampaknya pasti ada. Tapi dengan penguatan pangan dan energi, kita punya daya tahan yang lebih baik dibanding negara yang masih bergantung pada impor,” jelasnya.
Sebagai langkah tambahan, Boas juga mendorong kebijakan efisiensi energi yang adaptif, termasuk penerapan pola kerja fleksibel untuk mengurangi konsumsi energi nasional.
“Pengaturan kerja seperti WFH bisa jadi solusi, tapi harus tepat waktu. Di tengah minggu lebih efektif dibanding akhir pekan,” ujarnya.
Baca Juga : Wali Kota Parepare Pantau SPBU, Pastikan Stok BBM Aman dan Antrean Kembali Normal
Lebih jauh, ia menekankan bahwa stabilitas nasional tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh dukungan masyarakat luas.
“Semua elemen bangsa harus terlibat. Kritik itu penting, tapi harus konstruktif. Dengan kebersamaan, kita bisa menjaga inflasi dan memperkuat kesejahteraan,” tegasnya.
Krisis energi yang kini meluas di Asia menjadi pelajaran penting bahwa kemandirian bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Dalam konteks ini, arah kebijakan Indonesia dinilai mulai bergerak menuju fondasi yang lebih tahan terhadap guncangan global.