RAKYATKU.COM, MAKASSAR – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel, Muhammad Salim Basmin memberikan penjelasan mengenai pernyataan Gubernur Sulsel mengenai wacana pembentukan Satgas Penanganan Demonstrasi.
Dalam keterangannya pada Rabu (11/2/2026), Salim menegaskan bahwa substansi dari ide tersebut bukanlah untuk membungkam suara kritis masyarakat, melainkan untuk menciptakan mekanisme komunikasi yang lebih terstruktur antara pemerintah dan massa aksi.
Salim menjelaskan bahwa Gubernur ingin memastikan setiap aspirasi yang disampaikan di muka umum dapat diterima dengan baik tanpa mengabaikan ketertiban umum.
Baca Juga : Gubernur Sulsel Puji Perubahan Wajah Kota Makassar, Kolaborasi Harus Diperkuat
"Poin utamanya adalah bagaimana membuka ruang dialog. Pemerintah ingin aspirasi publik tersampaikan secara efektif, namun di sisi lain kepentingan umum dan kelancaran layanan publik tetap terjaga," ujar Salim Basmin.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa hingga saat ini pembentukan satgas tersebut masih bersifat kajian konseptual.
Belum ada langkah teknis maupun struktural yang diambil oleh Pemprov Sulsel. Kajian ini dilakukan sebagai respons atas dinamika penyampaian pendapat yang meningkat di wilayah Sulawesi Selatan dalam beberapa waktu terakhir.
Baca Juga : 21 dari 24 Daerah di Sulsel Beralih ke Perbankan Syariah, Pemprov Perkuat Ekonomi Islam
Dengan adanya klarifikasi ini, Pemprov Sulsel berharap masyarakat tidak salah tafsir dan tetap aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui kanal-kanal komunikasi yang tersedia secara santun dan konstruktif.
BERITA TERKAIT
-
Pelindo dan Pemprov Sulsel Perkuat Sinergi, Dorong Efisiensi Logistik dan Konektivitas Maritim Indonesia Timur
-
Partai Buruh se Sulawesi Selatan Akan Aksi di Makassar Pada Hari Kamis
-
Spanduk Bertuliskan TOLAK KEDATANGAN MENTAN PERUSAK LINGKUNGAN Tak Ganggu Kehadiran Amran Sulaiman di Unismuh Makassar