Pansus DPRD Wajo Matangkan Ranperda KIP, Dorong Transparansi hingga Tingkat Desa

RAKYATKU.COM, WAJO – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Wajo kembali melanjutkan pembahasan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Kamis (27/11/2025).

Agenda ini merupakan tindak lanjut dari berbagai masukan yang dihimpun melalui Focus Group Discussion (FGD), koordinasi dengan Komisi Informasi, serta pendapat anggota Pansus terkait materi muatan dalam Ranperda KIP yang sedang disusun.

Ketua Pansus DPRD Wajo, Amran, S.Sos, M.Si, menegaskan bahwa proses penyempurnaan Ranperda KIP ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen transparansi dan akuntabilitas di lingkup pemerintah daerah hingga ke pemerintahan desa.

Baca Juga : DPRD Wajo Dorong Transparansi: Ranperda KIP Dibahas dalam Diskusi Publik

“Penyempurnaan Ranperda KIP diharapkan semakin memperkuat transparansi dan akuntabilitas, baik di tingkat pemda maupun desa. Ini menjadi landasan agar pelayanan informasi publik makin terbuka dan mudah diakses masyarakat,” ujar Amran.

Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, mulai dari unsur masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah desa, BUMD, insan pers, organisasi pemuda, ormas, hingga LSM.

“Saya mengapresiasi seluruh lapisan masyarakat, pemerintah daerah, desa, BUMD, insan pers, organisasi pemuda, ormas dan LSM atas masukan serta sarannya dalam pembahasan Ranperda KIP ini,” tambah Ketua Partai Gelora Wajo ini.

Baca Juga : Wujudkan Pemerintahan Terbuka, DPRD Wajo Resmi Ajukan Raperda Keterbukaan Informasi Publik

Pembahasan hari ini dihadiri oleh anggota Pansus, Mustaring, Junaidi Muhammad, Farhan Pradana, Dirga Dwi Putra, dan H. Ambo Dalle.

Sementara dari pihak pemerintah daerah turut hadir jajaran Dinas Kominfo, mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris, hingga para kabid, serta Kabag Hukum Pemda Wajo.

Pansus menjadwalkan pembahasan lanjutan untuk memastikan Ranperda KIP yang dihasilkan benar-benar komprehensif dan mampu menjadi dasar penguatan keterbukaan informasi di Kabupaten Wajo.