GOWA --- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa menerima Kunjungan Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal Kementrian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) bersama Tim Pemeriksa Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Kamis (6/11).
Kunjungan dalam rangka uji petik pemeriksaan kinerja atas program pembangunan manusia di bidang kesejahteraan sosial tahun anggaran 2024 hingga triwulan III 2025 ini diterima langsung Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin.
Dalam sambutannya, Darmawangsyah mengapresiasi kunjungan ini sebagai langkah penting memperkuat tata kelola pemerintahan.
Baca Juga : Peringatan Curah Hujan Tinggi, Pemkab Gowa Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana
"Pemeriksaan kinerja bukan sekadar audit, tetapi momentum evaluasi untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang berbasis dampak," ujarnya.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas utama Pemkab Gowa sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Pemerintah daerah, lanjutnya, terus memperkuat sinergi lintas sektor melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Sebagai bagian dari uji petik, Tim BPK RI dijadwalkan melakukan observasi lapangan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 24 Gowa, salah satu program strategis daerah yang memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Baca Juga : Pemkab Gowa Dukung Komitmen Presiden Prabowo Hapus Kemiskinan Ekstrem
"Kami berharap observasi ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas kebijakan di lapangan," kata Darmawangsyah.
Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah memberikan data yang objektif dan transparan kepada tim pemeriksa.
"Kami ingin setiap program benar-benar berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semoga hasil pemeriksaan ini menjadi bahan perbaikan menuju Gowa yang lebih sejahtera," tutupnya.
Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) Leo Efriansyah menjelaskan, kehadiran pihaknya bersama BPK RI di Kabupaten Gowa merupakan bagian dari koordinasi pengawasan dan evaluasi terhadap program prioritas nasional, termasuk program penghapusan kemiskinan ekstrem.
"Kami memilih Kabupaten Gowa sebagai sampling untuk melihat bagaimana implementasi program penanggulangan miskin dan miskin ekstrem sesuai amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025," kata Leo.
Ia menambahkan, salah satu terobosan Pemkab Gowa adalah pendirian Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 24 Gowa, yang menyasar siswa dari keluarga miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Baca Juga : Potensi Curah Hujan Tinggi di Gowa, Bupati Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan
"Sekolah rakyat di Kecamatan Bontomarannu ini sudah berjalan dengan 150 siswa. Program ini kami nilai sebagai bentuk dukungan daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional," ujarnya.
Sementara itu, Pengendali Teknis BPK RI, Masyitoh Yahya Sinaga, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan kali ini bersifat tematik, dengan fokus pada bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
"Pemeriksaan tematik dilakukan secara simultan di berbagai OPD terkait tema pembangunan manusia, untuk memastikan efektivitas dan kepatuhan terhadap standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN)," jelasnya.
Baca Juga : Bupati Gowa Cek Titik Genangan Air Rawan Banjir di Somba Opu
Masyitoh menambahkan, BPK juga berkoordinasi dengan Kemenko PM untuk menghimpun masukan dan kendala dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program, termasuk pelaksanaan Sekolah Rakyat.
"Kami ingin mendapatkan gambaran menyeluruh tentang capaian dan tantangan program pembangunan manusia di daerah," pungkasnya.
Kunjungan Kemenko PM dan Tim BPK RI ini merupakan bagian dari rangkaian pemantauan implementasi dan progres program pembangunan manusia di beberapa provinsi, termasuk Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Barat, dengan fokus pada sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial, terutama pengentasan kemiskinan ekstrem.