RAKYATKU.COM, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan mendesak sejumlah Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh. Dorongan ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi C DPRD Sulsel, Hamzah Hamid, usai melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.
“Perseroda seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Maka kami mendorong agar mereka dikelola lebih profesional demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Hamzah di Gedung DPRD Sulsel, Makassar, Senin (16/6).
Menurut Hamzah, saat ini masih terdapat beberapa Perseroda yang belum mandiri dan justru masih menerima subsidi dari Pemerintah Provinsi. Ia menilai kondisi ini tidak sehat dan menjadi tanda bahwa tata kelola dan strategi bisnis perusahaan daerah tersebut perlu dievaluasi total.
Baca Juga : Anggota Dewan Sulsel Respon Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
“Kita tidak ingin BUMD hanya jadi beban. Mereka harus menghasilkan. Kuncinya ada di manajemen, transparansi, dan inovasi usaha,” tegas legislator dari Fraksi PAN tersebut.
Saat ini, hanya sebagian kecil Perseroda yang dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD Sulawesi Selatan. Dua di antaranya adalah PT Bank Sulselbar dan PT Sulsel Citra Indonesia (SCI), yang secara konsisten menyetor dividen ke kas daerah.
Data Terbaru:
Baca Juga : Hamzah Hamid Tinjau SD Pajjaiang Makassar
Pada 2024, Bank Sulselbar mencatatkan penyetoran dividen sebesar Rp128 miliar ke Pemerintah Provinsi Sulsel, menjadikannya kontributor terbesar PAD dari sektor perbankan daerah.
PT SCI juga menyumbang dividen sebesar Rp5,6 miliar, meskipun di sisi lain menghadapi tantangan dalam optimalisasi portofolio investasinya.
Hamzah menambahkan, Komisi C DPRD Sulsel akan terus melakukan pengawasan terhadap kinerja seluruh Perseroda agar mampu menjalankan fungsinya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Baca Juga : Bahas RPJPD Makassar, Fraksi PAN Fokus Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal
“Kami tidak hanya ingin laporan keuangan yang rapi, tapi juga dampak nyata. Apalagi kita sedang menghadapi tantangan fiskal daerah, jadi kontribusi BUMD sangat krusial,” ujarnya.
Penguatan Pengawasan
Komisi C berencana mengintensifkan kunjungan kerja dan audit kinerja untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan pemerintah provinsi ke dalam BUMD dapat kembali dalam bentuk kontribusi PAD, peningkatan pelayanan, serta pembukaan lapangan kerja.
Baca Juga : Hamzah Hamid Minta Pemkot Fokus Upayakan Penanggulangan Kemiskinan
Pemerintah Provinsi Sulsel sendiri memiliki sejumlah BUMD strategis yang bergerak di berbagai sektor, mulai dari jasa keuangan, energi, perdagangan, hingga properti. Namun, belum semuanya menunjukkan kinerja yang memuaskan.
“Target kami adalah agar seluruh BUMD tidak hanya bertahan, tapi tumbuh dan menjadi aset daerah yang produktif. Ke depan, kami juga akan mendorong kolaborasi dengan pihak swasta agar mereka lebih adaptif dan kompetitif,” tutup Hamzah.
