RAKYATKU.COM, WAJO - Anggota DPRD Wajo, H Mustafa mengusulkan penguatan kolaborasi dengan DPR RI untuk mengoptimalkan penegakan hukum di daerah. Usulan ini mengemuka setelah pertemuan antara Anggota Komisi I DPRD Wajo, H. Mustafa, dengan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman beberapa waktu lalu.
"Sinergi antara DPR RI dan DPRD sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan efisien, terutama dalam penegakan hukum di daerah," ungkap H. Mustafa, politisi Gerindra yang telah menjabat dua periode di DPRD Wajo, Sabtu (22/2/2025).
Dalam pertemuan tersebut, dibahas tiga fokus utama kolaborasi, yaitu pembuatan Peraturan Daerah (Perda), pengawasan penegakan hukum di daerah, dan pemberdayaan masyarakat di bidang hukum. Menurut H. Mustafa, selama ini penegakan hukum di daerah sering terkendala oleh keterbatasan kewenangan yang membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Baca Juga : DPRD Wajo Gelar Tabligh Akbar Peringatan Isra Mi’raj, Wakafkan 200 Al-Qur’an
"Dengan adanya sinergi ini, diharapkan kendala tersebut dapat diatasi, sehingga proses penegakan hukum di daerah bisa lebih optimal," jelasnya.
H. Mustafa menekankan pentingnya dukungan kebijakan dan bantuan dari pusat untuk memperkuat kapasitas lembaga hukum lokal. "Kami ingin agar pemberdayaan masyarakat di bidang hukum bisa lebih maksimal, sehingga kesadaran hukum masyarakat pun meningkat," tambahnya.
Purnawirawan Polri ini berharap kerjasama yang lebih intens antara DPRD Wajo dan DPR RI dapat memberikan dampak positif dalam penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Wajo.
BERITA TERKAIT
-
Komisi IV DPRD Wajo RDP dengan PHI dan Pemkab, Bahas Dugaan DAU Jalan di Dinas Sosial
-
Pansus DPRD Wajo Matangkan Ranperda KIP, Dorong Transparansi hingga Tingkat Desa
-
DPRD Wajo Dorong Transparansi: Ranperda KIP Dibahas dalam Diskusi Publik
-
Wujudkan Pemerintahan Terbuka, DPRD Wajo Resmi Ajukan Raperda Keterbukaan Informasi Publik