RAKYATKU.COM -- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar rapat koordinasi di Rumah Jabatan Gubernur untuk membahas penanganan inflasi di wilayahnya. Rapat ini dipimpin langsung oleh Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakhrullah dan Pj Sekprov Andi Muhammad Arsjad dilaksanakan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Sabtu, (25/5/2024).
Dalam rapat tersebut, Kepala BPS Sulsel Aryanto dan Kepala Perwakilan BI Sulsel Rizki Ernadi Ermanda memaparkan data dan masukan terkait inflasi. Mereka menekankan pentingnya pemantauan stok pangan dan neraca pangan untuk mengendalikan inflasi, khususnya pada komoditas utama seperti beras, cabai, bawang merah, dan bawang putih.
Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakhrullah menegaskan bahwa data sangat penting, sebagai landasan kebijakan dalam mengatasi inflasi.
Baca Juga : PJ Gubernur dan Kapolda Sulsel Tinjau 5 Kab Kota Cek Kesiapan Pilkada Serentak
"Beliau ingin, kita bagaimana kita mengatasi inflasi berbasis pada data," ujar Arsjad.
Arsjad menambahkan bahwa Presiden RI menaruh perhatian besar terhadap pengendalian inflasi di Sulsel, mengingat inflasi di Sulsel masih tergolong rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional.
Target inflasi yang ditetapkan pemerintah nasional adalah 2,5 persen.
Baca Juga : Peringati Hari Ibu, Pemprov Sulsel Libatkan Sejumlah Organisasi selama Bulan Desember
Arsjad merespon inisiasi, Kepala BI Sulsel agar mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan dan hadir neraca pangan.
"Bagaimana kita merawat pengendalian inflasi, jadi kita memikirkan bagaimana ada BUMD pangan," jelas Arsjad.
Arsjad juga menekankan pentingnya neraca pangan untuk mengukur ketersediaan stok di setiap kabupaten/kota di Sulsel.
Baca Juga : Kemenpan RB Visitasi Kematangan SPBE Pemprov Sulsel
Senada dengan Arsjad, Kepala Perwakilan BI Sulsel Rizki Ernadi Ermanda juga mendorong pembentukan BUMD Pangan dan penyusunan neraca pangan.
"Kita berharap agar BUMD pangan ini secepatnya terbentuk," imbuhnya.
Pembentukan BUMD Pangan diharapkan dapat mengendalikan peredaran komoditas pangan seperti beras, daging-dagingan, dan produk hortikultura di Sulsel. (*)