RAKYATKU.COM, WAJO - Anggota DPRD Wajo, Elfrianto menyebut bencana banjir yang melanda Kabupaten Wajo dan Luwu harus menjadi pelajaran untuk mencegah kejadian yang sama ke depannya.
Baca Juga : Komisi IV DPRD Wajo Mulai Bahas Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Fokus Lindungi Pekerja Rentan
Baca Juga : DPRD Wajo Gelar Tabligh Akbar Peringatan Isra Mi’raj, Wakafkan 200 Al-Qur’an
Baca Juga : Pansus DPRD Wajo Matangkan Ranperda KIP, Dorong Transparansi hingga Tingkat Desa
Ia menyebut Wajo dan Luwu hanya menerima dampak karena di hulu hutan di gunung gundul karena dilakukan penebangan pohon untuk pembukaan perkebunan, pemakaian kayu dan tambang.
Baca Juga : Komisi IV DPRD Wajo Mulai Bahas Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Fokus Lindungi Pekerja Rentan
Baca Juga : DPRD Wajo Gelar Tabligh Akbar Peringatan Isra Mi’raj, Wakafkan 200 Al-Qur’an
Baca Juga : Pansus DPRD Wajo Matangkan Ranperda KIP, Dorong Transparansi hingga Tingkat Desa
“Kondisi hutan di Wajo terus menyusut setiap tahun. Ini yang kemudian menjadi pemicu mudah terjadi banjir bila hujan lebat melanda,” ujar Elfrianto pada Rabu (8/5/2025).
Baca Juga : Komisi IV DPRD Wajo Mulai Bahas Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Fokus Lindungi Pekerja Rentan
Baca Juga : DPRD Wajo Gelar Tabligh Akbar Peringatan Isra Mi’raj, Wakafkan 200 Al-Qur’an
Baca Juga : Pansus DPRD Wajo Matangkan Ranperda KIP, Dorong Transparansi hingga Tingkat Desa
Baca Juga : Terkait Penataan Lapak UMKM Jelang Ramadan, DPRD Wajo Minta Pendekatan Persuasif
Ia menyebut, yang harus dilakukan pemerintah adalah pengawasan dan penegakan regulasi. Pemerintah Sulsel melakukan koordinasi lintas pemerintah kabupaten untuk melakukan rehabilitasi hutan, normalisasi sungai dan sanksi perusahaan/oknum yang melakukan penebangan liar dan tambang.
Baca Juga : Komisi IV DPRD Wajo Mulai Bahas Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Fokus Lindungi Pekerja Rentan
Baca Juga : DPRD Wajo Gelar Tabligh Akbar Peringatan Isra Mi’raj, Wakafkan 200 Al-Qur’an
Baca Juga : Pansus DPRD Wajo Matangkan Ranperda KIP, Dorong Transparansi hingga Tingkat Desa
"Maka dari itu pemerintah dan seluruh stakeholder harus memikirkan dan ada tindakan kongkrit ke depan bagaimana cara mencegah Banjir yang terjadi di Sulsel," tambah Elfrianto.
Baca Juga : Komisi IV DPRD Wajo Mulai Bahas Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Fokus Lindungi Pekerja Rentan
Baca Juga : DPRD Wajo Gelar Tabligh Akbar Peringatan Isra Mi’raj, Wakafkan 200 Al-Qur’an
Baca Juga : Pansus DPRD Wajo Matangkan Ranperda KIP, Dorong Transparansi hingga Tingkat Desa
Politisi dari PAN ini menyebut, khusus Kecamatan Keera dan Pitumpanua harus standby di Siwa Pitumpanua tim SAR/Damkar yang di Traning sekitar 6 orang dan 3 perahu karet dan mesin tempel. Bukan hanya menangani banjir tapi juga untuk masyarakat yang tenggelam di sungai, nelayan di laut, masyarakat yang tenggelam kalau rekreasi dan kecelakaan di pelabuhan penyebrangan
Baca Juga : Komisi IV DPRD Wajo Mulai Bahas Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Fokus Lindungi Pekerja Rentan
Baca Juga : DPRD Wajo Gelar Tabligh Akbar Peringatan Isra Mi’raj, Wakafkan 200 Al-Qur’an
Baca Juga : Pansus DPRD Wajo Matangkan Ranperda KIP, Dorong Transparansi hingga Tingkat Desa
Baca Juga : Komisi IV DPRD Wajo RDP dengan PHI dan Pemkab, Bahas Dugaan DAU Jalan di Dinas Sosial
"Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menjelaskan bahwa mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana," beber Elfrianto
Baca Juga : Komisi IV DPRD Wajo Mulai Bahas Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Fokus Lindungi Pekerja Rentan
Baca Juga : DPRD Wajo Gelar Tabligh Akbar Peringatan Isra Mi’raj, Wakafkan 200 Al-Qur’an
Baca Juga : Pansus DPRD Wajo Matangkan Ranperda KIP, Dorong Transparansi hingga Tingkat Desa
Dikatakan, hampir setiap tahun banjir terjadi di Wajo bagian utara (Keera dan Pitumpanua). 2015 Fiber tenggelam di laut penyebrangan pelabuhan siwa dan Tobaku menelan ratusan jiwa, 2019 Siswa dan masyarakat tenggelam meninggal di pelabuhan Bangsalae siwa, 2022 Nelayan 2 orang tenggelam sampai sekarang mayat tidak ditemukan dan 2023 seorang anak tenggelam di Sungai dan meninggal. Semuanya penanganan terlambat karena menunggu tim SAR dan perahu karet dari Sengkang dan kabupaten tetangga.
Baca Juga : Komisi IV DPRD Wajo Mulai Bahas Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Fokus Lindungi Pekerja Rentan
Baca Juga : DPRD Wajo Gelar Tabligh Akbar Peringatan Isra Mi’raj, Wakafkan 200 Al-Qur’an
Baca Juga : Pansus DPRD Wajo Matangkan Ranperda KIP, Dorong Transparansi hingga Tingkat Desa
"Khusus Kecamatan Keera dan Pitumpanua harus ada standby tim SAR/ Damkar," imbuhnya