Sabtu, 20 Januari 2024 00:04
Editor : Syukur Nutu

RAKYATKU.COM, MAMUJU - Komisi II DPRD Kabupaten Wajo melakukan kunjungan kerja ke Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (19/1/2024). Dalam kunjungannya ini, mereka sharing dengan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Setda Sulbar terkait Participating Interest (PI) 10 persen.

 

Baca Juga : Ketua DPRD Wajo Tampung Aspirasi Warga Wiringpalennae, Jembatan Padduppa–Timoro Jadi Prioritas

Baca Juga : Hadiri Rakornas TPAKD, Wabup Wajo Dukung Percepatan Akses Keuangan untuk Kesejahteraan Masyarakat

 

Rombongan Komisi II DPRD Wajo ini diterima langsung Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar Masriadi Nadi Atjo didampingi Direktur Sebuku Energi Malaqbi Harif Hanafing di ruang rapat rumah jabatan Sekprov Sulbar. 

 

Baca Juga : Ketua DPRD Wajo Tampung Aspirasi Warga Wiringpalennae, Jembatan Padduppa–Timoro Jadi Prioritas

Baca Juga : Hadiri Rakornas TPAKD, Wabup Wajo Dukung Percepatan Akses Keuangan untuk Kesejahteraan Masyarakat

 

 

Dalam pertemuan ini, Komisi II DPRD Kabupaten Wajo mempertanyakan terkait cara implementasi terhadap proses pengelolaan PI 10 persen dan sinergitas dengan pemerintah kabupaten dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari hasil pengelolaan PI 10% yang telah berhasil diperoleh BUMD Perumda Sebuku Energi Malaqbi Sulbar.

 

Baca Juga : Ketua DPRD Wajo Tampung Aspirasi Warga Wiringpalennae, Jembatan Padduppa–Timoro Jadi Prioritas

Baca Juga : Hadiri Rakornas TPAKD, Wabup Wajo Dukung Percepatan Akses Keuangan untuk Kesejahteraan Masyarakat

 

Baca Juga : Warga Titip Aspirasi saat Reses Ketua Komisi II DPRD Wajo Herman Arif, Mulai Infrastruktur hingga Kebutuhan Pertanian

Aturan mengenai PI 10% ini tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang ketentuan-ketentuan penawaran Participating Interest 10 % pada wilayah kerja minyak dan gas bumi. 

 

Baca Juga : Ketua DPRD Wajo Tampung Aspirasi Warga Wiringpalennae, Jembatan Padduppa–Timoro Jadi Prioritas

Baca Juga : Hadiri Rakornas TPAKD, Wabup Wajo Dukung Percepatan Akses Keuangan untuk Kesejahteraan Masyarakat

 

"PI 10% merupakan domain pemerintah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Masriadi. 

 

Baca Juga : Ketua DPRD Wajo Tampung Aspirasi Warga Wiringpalennae, Jembatan Padduppa–Timoro Jadi Prioritas

Baca Juga : Hadiri Rakornas TPAKD, Wabup Wajo Dukung Percepatan Akses Keuangan untuk Kesejahteraan Masyarakat

 

Dia menyarankan Pemkab Wajo segera membentuk BUMD yang akan menerima dan mengelola PI 10% tersebut sesuai prosedur pemilihan yang benar.

Penulis : Abd Rasyid. MS