RAKYATKU.COM, MAMUJU - Komisi II DPRD Kabupaten Wajo melakukan kunjungan kerja ke Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (19/1/2024). Dalam kunjungannya ini, mereka sharing dengan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Setda Sulbar terkait Participating Interest (PI) 10 persen.
Baca Juga : Rumah Kosong di Jalan Dahlia Dibobol Maling
Baca Juga : Forkopimda Wajo Gelar Apel Pengamanan Idul Adha, Kapolres: Kami Siap Amankan Perayaan
Rombongan Komisi II DPRD Wajo ini diterima langsung Kepala Biro Ekbang Setda Sulbar Masriadi Nadi Atjo didampingi Direktur Sebuku Energi Malaqbi Harif Hanafing di ruang rapat rumah jabatan Sekprov Sulbar.
Baca Juga : Rumah Kosong di Jalan Dahlia Dibobol Maling
Baca Juga : Forkopimda Wajo Gelar Apel Pengamanan Idul Adha, Kapolres: Kami Siap Amankan Perayaan
Dalam pertemuan ini, Komisi II DPRD Kabupaten Wajo mempertanyakan terkait cara implementasi terhadap proses pengelolaan PI 10 persen dan sinergitas dengan pemerintah kabupaten dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari hasil pengelolaan PI 10% yang telah berhasil diperoleh BUMD Perumda Sebuku Energi Malaqbi Sulbar.
Baca Juga : Rumah Kosong di Jalan Dahlia Dibobol Maling
Baca Juga : Forkopimda Wajo Gelar Apel Pengamanan Idul Adha, Kapolres: Kami Siap Amankan Perayaan
Baca Juga : Salat Id di Ummul Quraa, Wabup Wajo Serukan Persatuan Umat
Aturan mengenai PI 10% ini tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang ketentuan-ketentuan penawaran Participating Interest 10 % pada wilayah kerja minyak dan gas bumi.
Baca Juga : Rumah Kosong di Jalan Dahlia Dibobol Maling
Baca Juga : Forkopimda Wajo Gelar Apel Pengamanan Idul Adha, Kapolres: Kami Siap Amankan Perayaan
"PI 10% merupakan domain pemerintah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Masriadi.
Baca Juga : Rumah Kosong di Jalan Dahlia Dibobol Maling
Baca Juga : Forkopimda Wajo Gelar Apel Pengamanan Idul Adha, Kapolres: Kami Siap Amankan Perayaan
Dia menyarankan Pemkab Wajo segera membentuk BUMD yang akan menerima dan mengelola PI 10% tersebut sesuai prosedur pemilihan yang benar.