RAKYATKU.COM, GOWA - Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, memantau langsung pengerjaan jalan alternatif di Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, menuju poros Pallangga. Menurutnya, pengerjaan ini untuk merealisasikan rencana kerja yang disampaikan di pada awal 2023 lalu.
"Kita sering mendapatkan keluhan kemacetan di poros Pallangga, terutama titik jembatan kembar. Awal 2023 kita sudah mendapatkan solusi untuk pembuatan jalan alternatif. Di akhir tahun pengerjaan sudah mulai dilaksakanan. Ini sekaligus merealisasikan janji ke masyarakat Gowa, terutama pengguna jalan ini," ujar Adnan pada sela-sela pemantauannya, Rabu (17/1/2024).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Gowa, Rusdy Alimuddin, mengatakan pembuatan jalan alternatif ini untuk mengurai kemacetan di ujung jembatan kembar menuju poros Pallangga dan menuju poros Pangkabinanga/Bakolu.
Baca Juga : Adnan Dapat Izin Pj Gubernur untuk Cuti Kampanye di Pilkada Gowa
“Pembuatan jalan alternatif Pangkabinanga ke jalan poros Sultan Hasanuddin untuk mengurai kemacetan di ujung Pangkabinanga jembatan kembar. Jadi, nanti jalanan ini satu arah,” katanya.
Selama ini, kata Rusdi, sering terjadi kemacetan di ujung jembatan kembar dan jalan poros Pangkabinanga karena adanya pertemuan arus kendaraan, baik dari arah Sungguminasa menuju Pangkabinanga maupun dari arah sebaliknya, kemudian ditambah kondisi jalan yang sempit dan menikung.
Menurutnya, dengan adanya jalan alternatif ini pengendara dari arah Pangkabinanga yang akan menuju Sungguminasa, tidak perlu lagi ke ujung jembatan kembar, tetapi cukup melewati jalan alternatif. Begitupun, pengendara dari arah Sungguminasa bisa langsung belok ke arah jalan poros Pangkabinanga tanpa gangguan kendaraan dari arah Pangkabinaga.
Baca Juga : Bupati Gowa Ajak Pemuda Sambut Bonus Demografi
“Panjang jalannya sekitar 325 meter dan lebar 5,5 meter dengan konstruksi beton. Akhir Februari jalan alternatif Pangkabinanga ini kita target sudah selesai,” ungkapnya.
Rusdy juga menyebutkan bahwa sebenarnya pembuatan jalan alternatif ini sudah direncanakan pada 2023 dan rampung di akhir Desember 2023. Hanya, ada kendala pada proses pembebasan lahan masyarakat yang terkena pembangunan jalan.
“Ada rumah yang paling ujung itu belum dibebaskan sehingga kalau kita lakukan pekerjaan di lapangan, itu melanggar hukum, karena asetnya itu masih dimiliki masyarakat. Nanti setelah pembebasan masuk aset pemerintah daerah baru kita bisa mulai,” ucapnya.