RAKYATKU.COM, LUWU UTARA - Memegang predikat sebagai kabupaten dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi di Sulawesi Selatan 2022, membuat Kabupaten Luwu Utara menjadi lokasi fokus studi tiru terkait penerapan SPBE sejumlah instansi pemerintahan lain.
Salah satunya, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku (P3E Suma) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Dipimpin Azri Rasul, Kepala Bagian Tata Usaha Sekjen P3E Suma, kedatangan rombongan ini diterima langsung Kepala Diskominfo-SP Luwu Utara, Nursalim, di Command Center, Kantor Bupati Luwu Utara, Selasa (12/12/2023).
Baca Juga : BPBD Luwu Utara Pastikan Tak Ada Desa Belum Tersentuh Bantuan
Selain menunjukkan SPBE yang diimplementasikan di Luwu Utara, Nursalim juga menemani rombongan Pusat Pengendalian Ekoregion ini untuk bertemu Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, di ruang kerjanya.
Melalui pertemuan ini, Azri mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara atas kepedulian dan perhatian yang tinggi serta konsisten terhadap penerapan SPBE.
"Luwu Utara ini indeks SPBE-nya tinggi karena serius dan concern dengan penerapan SPBE. Mulai dari pertama diterapkan sampai sekarang, selalu konsisten," ucapnya.
Baca Juga : Bupati Luwu Utara Diundang Terima Penghargaan dari Kementerian ATR/BPN
Menanggapi hal tersebut, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, mengatakan hal itu berkat dukungan dari seluruh perangkat daerah.
"Walaupun saya kuat, misalnya, kalau tidak di-support oleh teman-teman dinas dan lainnya, ini tidak akan berhasil," ungkapnya.
Dikatakan Indah bahwa dalam menerapkan SPBE hal pertama yang penting untuk dilakukan adalah membangun ekosistem.
Baca Juga : Indah Target Luwu Utara jadi Pelopor Guru Penggerak
"Ekosistem harus dibuat. Sebab, bila ekosistemnya tidak terbangun, sebagus apapun aplikasinya tidak akan berjalan," sebut Indah.
Indah menambahkan konsistensi dalam menjalankan SPBE tersebut memang harus didorong secara paksa.
"Kalau dalam pemerintahan, selain membangun kultural, memanfaatkan pendekatan struktural itu juga cukup ampuh karena adanya jalur komando. Memang harus dipaksa yang begitu. Suka tidak suka kita akan masuk di era akselerasi teknologi itu. Kultur akan berubah terbentuk ke digitalisasi layanan," terang Ketua Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Luwu Utara ini.
Baca Juga : 25 Tahun Luwu Utara, Pj Gubernur Bahtiar Apresiasi Pencapaian Pembangunan Daerah
Tentu, lanjut Indah, akan banyak sekali yang berubah. Kultur budaya kerja, budaya pengelolaan kebijakan, termasuk kebijakan anggaran.
Dia juga mengungkapkan saat ini pemerintah daerah tengah mendorong hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) secara daring yang seluruh MPP dapat terintergrasi di dalamnya.
"Ini juga bagian untuk mengedukasi masyarakat menjadi smart people. Karena kita tidak bisa berbicara tentang smart city kalau komponen smart people-nya tidak terpenuhi. Karena sebaik apa pun aplikasi layanan, kalau masyarakat tidak punya kemampuan mengaksesnya, tidak ada gunanya," ucapnya.