RAKYATKU.COM, PAREPARE – Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) menggelar kegiatan sosialisasi perihal isu strategis bidang prasarana dan integrasi moda .
Sosialisasi yang mengusung tema Kebijakan dan Strategi Pengembangan Perkeretaapiaan Makassar – Parepare dalam Mendukung Pariwisata iki digelar di Hotel Bukit Kenari, Kota Parepare, Rabu(10/5/2023).
Badan Kebijakan Transportasi berkolaborasi dengan mitra strategis Komisi V DPR RI untuk mendapatkan aspirasi dari masyarakat dan menyiapkan strategi rekomendasi kebijakan yang tepat dalam tahapan pembangunan layanan kereta api Makassar – Parepare.
Baca Juga : Kinerja Baik Awasi Tata Ruang, Abdul Hayat Terima Penghargaan di HUT Sulsel
Analis Kebijakan Utama Badan Kebijakan Transportasi, Umar Aris mengatakan jalur KA antara Makassar–Parepare ini merupakan bagian dari rencana trans kereta api Sulawesi yang akan menghubungkan Sulawesi Selatan–Sulawesi Barat–Sulawesi Tengah–Sulawesi Utara, dengan maksud dan tujuan yaitu untuk mendukung program Domestic Connectivity, menyediakan akses jalur KA menuju kawasan pelabuhan, dan mewujudkan kebijakan transportasi ramah lingkungan.
Umar Aris menyampaikan bahwa saat ini pengoperasian kereta api sudah mencakup lintas pelayanan Stasiun Marros ke Stasiun Garonggong yang selanjutnya pembangunan akan dilanjutkan dari Stasiun Garonggong ke Stasiun Parepare.
Untuk itu kata dia diperlukan kesiapan pada lintas yang akan dibangun di tahap berikutnya tersebut, mulai dari infrastruktur, integrasi moda, sumber daya manusia dan tata kelola operasi, sehingga layanan kereta api ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Baca Juga : DPRD Kota Parepare Gelar Paripurna Penyerahan KUA PPAS TA 2025
Pembangunan perkeretaapian di wilayah Makassar – Parepare diharapkan dapat meningkatkan perekonomian, antara lain dengan memberikan aksesibilitas ke lokasi-lokasi wisata yang sudah ada maupun peluang-peluang destinasi wisata lainnya yang perlu dikembangkan.
“Pembangunaan perkeretaapian tidak hanya sebagai sarana angkutan massal namun diharapkan dapat menumbuhkan multiplier effect perekonomian khususnya melalui sektor pariwisata,” ujarnya.
“Layanan kereta api ini menjadi suatu momentum bagi dunia usaha untuk menumbuh kembangkan kepariwisataan yang terintegrasi dengan stasiun terdekat. Terlebih, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas kurang lebih 46 ribu km persegi, memiliki potensi komoditas mikro yang dapat di angkat popularitasnya untuk menjadi daya tarik wisata,” tambahnya.
Baca Juga : Ribuan Peserta Ikuti Jalan Sehat Semarak HUT ke-355 Sulsel di Parepare
Berdasarkan hasil identifikasi awal pembangunan jalur KA Makpar, terdapat potensi angkutan barang bersumber dari potensi pertanian, produksi semen, dan angkutan peti kemas yang memungkinkan terdapat pergantian moda transportasi dari trucking.
Hal yang sama juga berlaku untuk potensi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Beberapa lokasi wisata sedang dikembangkan dan menjadi tujuan favorit masyarakat yang jaraknya kurang dari 5 km dari stasiun KA seperti wisata Tonasa Park (2,1 km dari Sta Mangilu), Wisata Alam Raman-Ramang (1,7 km dari Sta. Ramang-Ramang), dan Pulau Dutungan (4 km dari Sta Palanro) dimana keberadaan kawasan wisatawan tersebut tentu memerlukan kesiapan sarana dan prasarana transportasi.
Wakil Walikota Parepare, Andi Pangerang Rahim, menuturkan bahwa Kota Parepare merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang sering dikunjungi dan hadirnya perkeretaapian di Kota Parepare merupakan wujud dari implementasi teori telapak kaki, yang mana semakin banyak orang yang berkunjung ke Parepare, tentu roda perekonomian di Kota Parepare akan ikut bergerak
Baca Juga : Sambut HUT ke-355 Sulsel, Pemkot Parepare Gelar Zikir dan Tasyakuran
“Pembangunan dengan teori telapak kaki ini digerakkan melalui pembangunan secara multi sektor, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, infarastruktur, lingkungan hingga sosial budaya,” tutur Pangerang.
Sementara itu, Anggota Dewan Komisi V DPR RI Dapil Sulsel II, Muhammad Aras, mengatakan bahwa potensi pariwisata pada titik destinasi di Makassar dan Parepare bisa lebih dikembangkan, karena Makassar mempunyai absolut advantage tidak hanya sebagai kota destinasi kunjungan namun juga sebagai kota transit di lintas daerah Indonesia Timur, sehingga perlu juga dioptimalkan agar pengunjung yang berdatangan di Makassar juga dapat menikmati pariwisata.
Pada Provinsi Sulawesi Selatan Kota Pare-pare, interkoneksi transportasi menghadapi berbagai tantangan dalam menghadapi perkembangan teknologi transportasi, namun juga memberikan peluang dalam penciptaan lapangan pekerjaan baru.
Baca Juga : AHG Sebut TNI Makin Hebat dan Profesional Kawal NKRI
“Oleh karena itu, diperlukan sinergitas Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah daerah, dan sinergi lintas sektor seperti Kementerian PUPR, dan Kementerian Pariwisata untuk memaksimalkan potensi pariwisata di Sulawesi Selatan,” ungkapnya.
Terkait pengembangan jejaring angkutan umum dan KA, konektivitas stasiun dengan kawasan pengembangan industri atau produsen suatu komoditas sangat penting, sehingga suatu stasiun akan diketahui arah pengembangannya.
Dalam hal ini perlu juga dilakukan perencanaan perpindahan moda transportasi dari titik-titik stasiun yang akan dibangun ke kawasan sekitarnya, dengan single seemless services.
Selain itu, banyak komoditas-komoditas pontensial di Parepare yang dengan adanya kereta Api ini maka komoditas-komoditas tersebut dapat diangkut secara menyeluruh dan bisa menumbuhkan perekonomian Parepare.
Pada rangkaian kegiatan sosialisasi ini juga dilakukan kunjungan lapangan ke Stasiun Marros guna meninjau secara langsung kondisi sarana prasarana yang ada bersama dengan stakeholder terkait.
Harapannya melalui kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat terkait kebijakan sektor transportasi yang telah, sedang dijalankan ataupun memperhatikan kebutuhan transportasi yang diperlukan, serta menjadi komitmen seluruh pihak untuk saling bersinergi dalam percepatan penyelesaian tahap pembangunan kereta api Makassar Parepare.
Turut hadir sebagai pembicara, Analis Kebijakan Madya, Herawati Basirpuli; Analis Kebijakan Muda Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda; Ichda Maulidia, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Jufri; Guru Besar Perencanaan Transportasi UNHAS, Muhammad Isran Ramli.