RAKYATKU.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkaprealisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Realisasi secara nasional rata-rata 97,51 persen atau Rp1.165,98 triliun.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dikutip dari laman resmi Kemendagri, Selasa (14/2/2023), menyebut jumlah itu meningkat 1,35 persen dibandingkan tahun 2021, yaitu 96,16 persen atau Rp1.123,73 triliun. Sementara, realisasi belanja pada APBD 2022 secara nasional sebesar 88,20 persen atau Rp1.156,07 triliun, meningkat 2,04 persen dibanding 2021, yaitu 86,16 persen atau Rp1.098,29 triliun.
Selain itu, informasi yang menggembirakan lainnya adalah realisasi APBD 2022 jauh lebih tinggi dibandingkan 2020. Pada realisasi pendapatan mengalami peningkatan 5,03 persen dan realisasi belanja ada peningkatan 5,51 persen.
Baca Juga : Pemkot Undang Tito Karnavian di Rakorsus 2024. Zulkifli Nanda Rakorsus Berlangsung Seharian
Sementara itu, pada kesempatan lain saat acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah di Lampung, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, menyampaikan meningkatnya realisasi APBD 2022 dibanding tahun-tahun sebelumnya berkat kerja keras, kerja sama, dan koordinasi yang baik dari semua pihak.
"Monitoring, evaluasi, dan asistensi yang terus menerus dilakukan Kemendagri bersama dengan kementerian/lembaga lain menjadi kekuatan dalam mendorong percepatan realisasi APBD. Begitu juga rapat koordinasi yang digelar secara rutin di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota turut mempercepat realisasi APBD," ungkap Fatoni.
Selain itu, faktor leadership juga turut berperan penting dalam meningkatkan realisasi APBD. “Berdasarkan hasil monev (monitoring dan evaluasi) kami, kepala daerah dan kepala OPD (organisasi perangkat daerah) ikut menentukan percepatan realisasi APBD. Kalau KDH (kepala daerah) dan kepala OPD-nya paham, kemudian rutin menggelar rapat dan melakukan monev, umumnya realisasi APBD-nya cukup bagus," terangnya.
Baca Juga : Apresiasi Program Jalan Sehat Anti Mager Sulsel, Mendagri Tito: Viralkan!
Lebih lanjut Fatoni menyampaikan data realisasi APBD akumulasi per provinsi dan akumulasi per kabupaten/kota.
Realisasi APBD provinsi dari sisi pendapatan 2022 secara nasional sebesar 99,16 persen atau Rp349,98 triliun. Realisasi pendapatan APBD provinsi 2021 sebesar 99,52 persen atau Rp354,75 triliun. Jika dibandingkan dengan 2020 meningkat 3,34 persen dengan realisasi sebesar 95,82 persen atau Rp323,88 triliun.
Sementara itu, realisasi pendapatan pada APBD kabupaten 2022 sebesar 97 persen atau Rp665,48 triliun. Jumlah ini lebih tinggi 2,15 persen dibandingkan 2021 sebesar 94,85 persen atau Rp629,16 triliun. Selain itu, juga lebih tinggi 6,36 persen dibandingkan 2020 sebesar 90,64 persen atau Rp593,27 triliun.
Baca Juga : Mendagri Tito Ingatkan Daerah yang Inflasinya Tinggi Segera Lakukan Pengendalian
Kemudian realisasi pendapatan pada APBD kota 2022 sebesar 96,04 persen atau Rp150,52 triliun. Angka ini lebih tinggi 1,87 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 94,17 persen atau Rp139,82 triliun. Jumlah tersebut juga lebih tinggi 3,03 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 93,01 persen atau Rp133,79 triliun.
Selanjutnya realisasi APBD provinsi dari sisi belanja 2022 secara nasional sebesar 90,46 persen atau Rp344,69 triliun. Realisasi belanja APBD provinsi 2021 sebesar 89,44 persen atau Rp349,22 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 meningkat 5,31 persen dengan realisasi sebesar 85,15 persen atau Rp314,78 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja pada APBD kabupaten 2022 sebesar 87,37 persen atau Rp658,75 triliun. Jumlah ini lebih tinggi 2,19 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 85,18 persen atau Rp612,12 triliun, dan lebih tinggi 5,58 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 81,79 persen atau Rp578,51 triliun.
Baca Juga : Ikuti Festival Makassar Kota Makan Enak, Mendagri Tito: Coto Makassar Selalu Top
Kemudian realisasi belanja pada APBD kota 2022 sebesar 86,86 persen atau Rp152,64 triliun. Angka ini lebih tinggi 4,16 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 82,70 persen atau Rp136,95 triliun, dan lebih tinggi 5,86 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 81 persen atau Rp127,97 triliun.
Menurut Fatoni, data tersebut masih dimungkinkan mengalami peningkatan, mengingat saat ini pemerintah daerah sedang melakukan konsolidasi realisasi dari semua OPD dan Satuan Kerja (Satker) di daerah masing-masing.