RAKYATKU.COM, LUWU UTARA - Seluruh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Luwu Utara akan terlindungi BPJS Ketenagakerjaan mulai 2023 mendatang.
Hal ini dipastikan setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara dan BPJS Ketenagakerjaan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi anggota Korpri, Rabu (28/12/2022), di Ruang Rapat Wakil Bupati Luwu Utara.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) Cabang Luwu Utara, Rahmatia Arsyad, mengatakan penandatanganan PKS ini adalah tindak lanjut dari arahan Dewan Pembina Korpri Luwu Utara, dalam hal ini Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani.
Baca Juga : Jelang Puncak HUT Luwu Utara ke-26, Bupati Andi Rahim Ziarah ke Makam Tokoh Daerah
“Apa yang kita lakukan hari ini adalah tindak lanjut dari arahan Dewan Pembina Korpri, dalam hal ini ibu Bupati Luwu Utara. Di mana sebelumnya pekerja non-ASN di Luwu Utara telah terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan,” kata Rahmatia, usai penandatangan PKS.
Pada kesempatan itu pula, pihaknya juga menggelar sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan serta alur pelayanan klaim. Sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka memberi pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pemanfaatan BPJS Ketenagakerjaan.
Turut hadir pada kegiatan ini, Ketua Korpri Luwu Utara, Armiadi; Sekretaris Korpri, Baharuddin Nurdin; Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Luwu Utara, Rahmatia Arsad; perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palopo; serta perwakilan perangkat daerah lingkup Pemkab Luwu Utara.
