RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, memimpin razia anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (anjal-gepeng) dengan menyisir jalan protokol di Kota Makassar, Rabu (27/7/2022).
Razia itu dimulai dengan melakukan apel bersama Tim Terpadu Dinas Sosial, Dinas Pemberdyaaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Dinas Pendidikan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Makassar.
Penjaringan anak jalanan dimulai dengan menyisir Jalan Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, Dr. Ratulangi, Andi Djemma, Veteran Selatan, dan Veteran Utara,
Baca Juga : Sempat Turun Hujan, Masyarakat Tetap Antusias Hadiri Kampanye Andi Sudirman di Bulukumba
Berlanjut ke Jalan Masjid Raya, Urip Sumoharjo, Fly Over, A.P. Pettarani, Letjen Hertasning, Adhyaksa, Boulevard, dan sepanjang Pengayoman.
Fatmawati menegaskan razia ini dilakukan sebagai upaya pemerintah kota agar terbebas dari anjal-gepeng. Apalagi baru-baru ini, Makassar meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA).
“Kita mau zero anjal-gepeng di Kota Makassar, jadi ini (aktivitas mereka) harus diminimalisir,” tegas Fatma.
Baca Juga : Fatmawati Rusdi Tegaskan Komitmen Andalan Hati Kolaborasi Dengan Pemuda Demi Kemajuan Sulsel
Mereka yang terjaring selanjutnya dibawa ke Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) milik Dinas Sosial di Jalan Abdullah Dg. Sirua untuk diasesmen.
“Di sini kita asesmen lalu kita karantina dan kita juga berikan pendampingan. Di sini juga terlibat DPPPA untuk pendampingan kepada anak-anak. Intinya keluar dari sini mereka tidak lagi turun ke jalan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Makassar, Aulia Arsyad, menyebutkan ada 12 orang anjal-gepeng yang terjaring razia. Rinciannya, 7 anak dan 5 orang dewasa.
Baca Juga : Andi Sudirman Ungkap Alasan Toraja Penting Baginya, Mantan Bupati Dua Periode Theofilus Dukung Andalan Hati
“Mereka kita karantina selama tiga hari di sini,” ucap Aulia.
Pihaknya juga melakukan pendataan, khususnya bagi anak-anak. Hal ini juga sekaitan dengan program Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto (Danny), yakni semua anak harus sekolah.
“Jadi anak-anak yang putus sekolah kita data dan datanya kita serahkan ke Dinas Pendidikan untuk difasilitasi agar bisa tetap bersekolah,” tuturnya.