RAKYATKU.COM, MAKASSAR-Kepala Bappeda Kota Makassar, Helmy Budiman hadir dalam musrenbang tingkat Kecamatan Tamalate di Hotel Colonial, Jalan Metro Tanjung Bunga, Jumat (11/2/2022)
Helmy Budiman, menyampaikan beberapa hal tentang dana kelurahan. Harga satuan yang harus dipedomani untuk menyusun usulan fisik harus benar-benar efektif, sesuai prioritas dan kebutuhan infrastruktur yang ada di wilayahnya.
“Jadi dalam mengusulkan tidak perlu adanya tendensi dari pihak manapun, namun harus objektif sesuai skala prioritas yang ada,” ujar Helmy.
Baca Juga : Hadiri FGD Dispar Makassar, Bapenda Bicara Peningkatan PAD Terkait Event Hiburan
Sementara itu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Hamka Darwis, hadir dalam musrenbang tingkat Kecamatan Tamalate di Hotel Colonial, Jalan Metro Tanjung Bunga, Jumat (11/2/2022).
Pada kesempatan ini, Hamka mengatakan musrenbang merupakan amanat undang-undang yang harus dijadikan agenda pemerintah. Musrenbang jadi wadah menyerap aspirasi dan usulan kebutuhan masyarakat, baik menyangkut infrastruktur seperti pembangunan fisik, pengembangan SDM, dan kegiatan sosial lainnya.
Dalam proses yang berlangsung, beberapa perwakilan LPM menyampaikan beberapa harapannya agar perbaikan drainase dan alat, serta jalan lingkungan di masing-masing wilayah bisa menjadi program prioritas untuk 2023.
Baca Juga : KPU Bersama Bappeda Makassar Gelar Audiensi Penyusunan Visi Misi dan Program Paslon Wali Kota
Hamka pun memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak, sebab kegiatan ini berlangsung dengan baik dan lancar.
“Kami berharap agar urutan usulan prioritas benar–benar berdasarkan skala prioritas, bahkan super prioritas dan juga kami menyampaikan agar seluruh usulan berdasarkan pertimbangan teknis, berdasarkan kebutuhan yang ada level bottom to up,” ucapnya.
Kegiatan ini dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Makassar, Indira Jusuf Ismail, sejumlah pejabat dan anggota DPRD Makassar, di antaranya Arifin Dg Kulle (Komisi C), Ari Ashari Ilham (Komisi A), Anton Paul Goni (Komisi A), Nurul Hidayah (Komisi B), dan Yenni Rahman (Komisi D) serta Kepala Bappeda, beberapa perangkat daerah, Camat, beberapa lurah, FKLPM, dan LPM.