RAKYATKU.COM, BARRU - Bupati Barru, Suardi Saleh, mengikuti rapat koordinasi (rakor) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bersama Ketua KPK dan Ketua LKPP secara virtual di Barru Smart Centre (Basic) Kantor Bupati Barru, Senin (24/1/2022) kemarin.
Dalam rapat yang mendengarkan arahan dari Mendagri, Tito Karnavian, dan diikuti gubernur, bupati/wali kota, dan ketua DPRD se-Indonesia ini, Bupati Barru dan Ketua DPRD Barru, Lukman T, mengikuti kegiatan itu dengab khidmat.
"Intinya, kita tidak ingin aparatur sipil negara (ASN) melakukan korupsi dan karena itu proses rekrutmen sesuai arahan pusat demi melahirkan generasi yang lebih bersih dan berkinerja tinggi. Selama ini dilakukan bebas biaya dan semuanya tanpa KKN," sebut Suardi Saleh setelah mendengarkan arahan nasional yang mensinyalir korupsi ASN bermula dari proses rekrutmen yang sarat dengan uang suap atau sogokan.
Baca Juga : Bupati Barru Tekankan Pentingnya Suara Anak dalam Pembangunan Daerah
"Tindak pidana korupsi harus ditekankan untuk dihindari. Pemerintahan yang bersih akan meningkatkan kesejahteraan ASN dan masyarakat," kata Tito Karnavian.
Dia mengatakan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan korupsi masih merajalela di Indonesia, antara lain biaya politik dan rekrutmen ASN yang masih diwarnai sogokan.
"Pelaku pidana korupsi disebabkan karena banyak sistem yang dilakukan. Ini salah satunya karena biaya politik, rekrutmen ASN dengan imbalan, integritas, dan budaya. Saya yakin, kita semua tidak ingin korupsi kalau cukup, namun tidak menjamin korupsi tidak ada. Tapi kalau tidak sejahtera, korupsi pasti ada," kata Tito Karnavian.
Baca Juga : Bupati Barru Ajak Petani Tingkatkan Produktivitas Melalui Tradisi Mappalili
Dia juga mengingatkan kepala daerah untuk menyadari peran penting dalam menghapus budaya korupsi dengan salah satunya dimulai dengan pelayanan masyarakat yang bersih dari praktik suap dan pemberian hadiah.
"Di awal tahun ini kita harus komitmen, seluruh pimpinan kepala daerah untuk tidak korupsi," ucap mantan Kapolri ini.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas, menyampaikan agar pengadaan barang jasa dimulai lebih awal. Sebab, ini bisa menstimulus swasta dan bisa membangkitkan ekonomi masyarakat.
Baca Juga : Bupati Barru Dorong Kegiatan Berburu Babi Di Desa Lompo Tengah Jadi Atraksi Wisata Tahunan
"Kami akan mempercepat penayangan di e-katalog, juga kami bekerja sama dengaan pengusaha online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Perbaikan sistem terus kami benahi yang lebih ke digitalisasi untuk mengurangi kontak langsung antara pembeli dan penjual yang bisa membuat terjadinya korupsi," ucapnya.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, mengatakan korupsi bukan hanya kejahatan merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak rakyat dan hak asasi manusia (HAM).
Kinerja penegak hukum, kata dia, bukan diukur dari berapa banyak kasus yang ditemukan. Harus ada pencegahan berkelanjutan agar tindak pidana korupsi tak pernah terjadi lagi.
Baca Juga : Dinas Pertanian Barru Bersama Petani: Mengatasi Tantangan El Nino dengan Varietas Pendek
"Sekecil apa pun nominalnya uang, akan cukup jika digunakan untuk kebutuhan hidup dan sebesar apa pun nominalnya uang, tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup," tegas Firli.
Turut hadir mengikuti kegiatan ini dari di Barru Smart Centre (Basic) Kantor Bupati Barru, yakni Staf Ahli Andi Jalil Mappiare, Inspektur Abdul Rahim, dan Kepala Diskominsta Syamsuddin. (rls)