RAKYATKU.COM,MAKASSAR -- Masalah banjir di sebagian wilayah Makassar setiap tahun menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah Kota Makassar.
Sehingga Pemkot Makassar bersama Balai Besar Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Makassar menggelar pertemuan membahas kesiapan daerah untuk penanganan bencana banjir, bertempat di kediaman pribadi Danny di Jalan Amirullah, Kamis malam (9/12/2021).
Kepala BBPPPKS Makassar, Andi Asnandar mengatakan sesuai dengan kebijakan pusat, maka daerah yang dianggap terkena dampak bencana perlu dibuatkan lumbung sosial.
Baca Juga : Calon Wakil Gubernur Sulsel, Azhar Arsyad Berikan Masukan ke KPU untuk Debat Kedua
“Melihat catatan dan fenomena di Makassar, maka ditetapkan menjadi salah satu daerah penentuan lumbung sosial. Lumbung sosial ini didesain untuk daerah yang dikategorikan rawan bencana," ungkap Asnandar.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Muhyiddin Mustakim mengatakan dengan adanya kebijakan pendirian lumbung sosial tentunya akan sangat membantu masyarakat yang tertimpa musibah korban banjir.
“Jadi lumbung sosial fungsinya jadi tempat penyedia stok seperti selimut maupun bahan makanan yang biasa dibutuhkan masyarakat yang terkena dampak. Dengan adanya lumbung sosial ini setidaknya menjadi percepatan penanganan di tengah bencana," ungkapnya.
Baca Juga : Pasca Debat, Cawagub 01 Sulsel Akan Kampanye Terbatas di Pangkep
Untuk Kota Makassar sendiri ada beberapa area yang sering menjadi langganan banjir. Danny Pomanto sepakat memetakan tiga kecamatan sebagai daerah percontohan di Makassar.
“Di Makassar ini ada wilayah yang memang menjadi langganan banjir, seperti di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, dan Manggala. Jadi sebaiknya wilayah ini dulu yang disasar sebagai percontohan," kata Danny.
Untuk lebih memaksimalkan peran lumbung sosial, nantinya wilayah kecamatan rawan banjir melibatkan camat serta sekretaris camatnya membahas tentang apa saja kebutuhan pokok mendasar yang dibutuhkan bagi warganya.