RAKYATKU.COM,MAKASSAR -- Wali kota Makassar Moh Ramdhan "Danny" Pomanto tampil sebagai salah salah satu pembicara pada kegiatan yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Tema yang dibahas dalam pertemuan yakni "Mencegah Korupsi Mengikis Suap di Perizinan Perumahan".
Kegiatan ini digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang dikemas dalam bentuk webinar di kediaman pribadi Danny di Jalan Amirullah, Selasa (2/11/2021).
Baca Juga : Calon Wakil Gubernur Sulsel, Azhar Arsyad Berikan Masukan ke KPU untuk Debat Kedua
Danny mengatakan pertemuan ini sebenarnya lebih dari pertemuan curhat dari banyak pihak, dimana pada kesempatan tersebut, dirinya menjelaskan bahwa izin perumahan itu ada enam langkah.
"Dalam kesempatan ini saya menerangkan bahwa izin perumahan itu ada enam langkah. Dari status kepemilikan lahan, tapi di sini sudah banyak sekali persoalan yang muncul," ucapnya.
Sehingga menurut Danny persoalan yang ditimbulkan dari kepemilikan tanah tersebut, jangan selalu dianggap penghambatnya dari pemerintah daerah.
Baca Juga : Pasca Debat, Cawagub 01 Sulsel Akan Kampanye Terbatas di Pangkep
"Jadi jangan selalu dianggap penghambat itu adalah pemerintah daerah, karena yang kami alami adalah justru mereka mau meloloskan rencananya dengan mudah, dengan berusaha menyogok," tuturnya.
Menurut Danny sejak dari dulu, dirinya menolak hal yang seperti itu.
"Dari dulu saya selalu menolak, sehingga kemarin waktu pilkada tidak ada satupun developer yang mendekkengi saya. Karena takut kalau saya muncul, karena saya jalan sesuai dengan prosedur yang ada," jelasnya.
Baca Juga : Danny Pomanto Resmikan Posko Pemenangan DIA di Kabupaten Wajo
Keterangan Rencana Kota (KRK), Izin Membangun Baru (IMB); serta fasum fasos juga menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan ini.
Kegiatan ini juga dihadiri dari Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana/Sangat Sederhana Indonesia (Apersi), wali kota Tangerang Selatan, bupati Bekasi, wali kota Makassar, dan Walikota Depok.