RAKYATKU.COM, WAJO - Tertundanya proses penetapan nomor identitas pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menimbulkan pertanyaan di kalangan honorer K2 serta tenaga bantu guru. Penundaan NIP ini membuat mereka urung mendapatkan hak-haknya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Wajo, Herman, yang dikonfirmasi Rakyatku.com, Kamis (15/7/2021), menjelaskan semua yang lulus baru-baru ini tidak ada yang terkaver dalam satu kelompok.
"Ditarik ke BKN karena bekerja di swasta dan mengacu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil," ujarnya.
Baca Juga : Hardiknas 2024 di Wajo, Dimeriahkan Senam Massal, Jalan Sehat, Lomba Seni hingga Pameran
Herman mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo telah mengirim surat ke Kantor Regional IV BKN Makassar untuk mempertanyakan hal ini.
"Terkait honorer K2 kita berusaha memfasilitasi apa yang menjadi tuntutan honorer K2 sesuai dengan ketentuan berlaku," ucapnya.
"Kami berkodinasi juga dengan BKN agar bisa menerima audiensi kami bersama Komisi I DPRD Wajo serta 10 orang perwakilan honorer K2," imbuhnya.
BERITA TERKAIT
-
Penjabat Bupati Wajo Andi Bataralifu Hadiri Musrenbang Tingkat Provinsi Sulsel
-
Pantau Proses Belajar Mengajar, Pj Bupati Bersama Plt Kadisdikbud Wajo Dengar Aspirasi Tenaga Pendidik
-
Pj Bupati Wajo Ajukan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah ke DPRD
-
Ketua DPRD Andi Muhammad Alauddin Palaguna Hadiri Musrenbang