RAKYATKU.COM, WAJO - Tertundanya proses penetapan nomor identitas pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menimbulkan pertanyaan di kalangan honorer K2 serta tenaga bantu guru. Penundaan NIP ini membuat mereka urung mendapatkan hak-haknya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Wajo, Herman, yang dikonfirmasi Rakyatku.com, Kamis (15/7/2021), menjelaskan semua yang lulus baru-baru ini tidak ada yang terkaver dalam satu kelompok.
"Ditarik ke BKN karena bekerja di swasta dan mengacu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil," ujarnya.
Baca Juga : Bupati dan Wakil Bupati Wajo Hadiri Panen Raya di Ujung Pero, 790 Hektare Sawah Telah Dipanen
Herman mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo telah mengirim surat ke Kantor Regional IV BKN Makassar untuk mempertanyakan hal ini.
"Terkait honorer K2 kita berusaha memfasilitasi apa yang menjadi tuntutan honorer K2 sesuai dengan ketentuan berlaku," ucapnya.
"Kami berkodinasi juga dengan BKN agar bisa menerima audiensi kami bersama Komisi I DPRD Wajo serta 10 orang perwakilan honorer K2," imbuhnya.
BERITA TERKAIT
-
Satlantas Polres Wajo Gelar Operasi Zebra 14 Hari, Ini 10 Pelanggaran yang Disasar
-
Wakil Gubernur Apresiasi Pemkab Wajo dan Bone Atas Penyelenggaraan Porprov Sulsel XVIII
-
Bupati Wajo Sampaikan Terima Kasih kepada Seluruh Pihak atas Suksesnya Porprov Sulsel XVIII
-
Bupati Wajo Dorong Pengelolaan Aset Lebih Tertib dan Berdaya Manfaat