RAKYATKU.COM - Tim Penggerak PKK Sulsel menjadi pelopor program Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK) di Indonesia.
Program ini merupakan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKK Tahun 2021 dimana Sulsel merupakan provinsi pertama yang menindaklanjuti hal tersebut.
Launching KISAK dilakukan pelaksana tugas (plt) Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel, Naoemi Octarina didampingi Kepala Dinas Catatan Sipil Sulsel, Sukarniaty Kondolele.
Baca Juga : Enam Bulan Menjabat Gubernur Sulsel, Akademisi Unhas Puji Kepemimpinan Prof Zudan
Launching dilakukan di sela-sela acara pembukaan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Provinsi Sulsel, di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Rabu (2/6/2021).
Launching KISAK juga ditandai penerbitan 49 dokumen kependudukan di masing-masing kabupaten kota.
Dalam kesempatan itu, Naoemi mengatakan PKK senantiasa berusaha ikut andil dalam kemajuan Indonesia, melalui program-programnya. Termasuk mendorong kemampuan masyarakat memperoleh berbagai layanan publik. Seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, dan sebagainya.
Baca Juga : ASN Pemprov Sulsel Tanda Tangani Pakta Integritas Netralitas Jelang Pilkada Serentak
"Untuk mengakses layanan tersebut, tentu membutuhkan kelengkapan dokumen. Saat pelaksanaan rakernas PKK, program KISAK ini menjadi rekomendasi. Sulsel menjadi pelopor, provinsi pertama yang menindaklanjuti hasil rakernas ini," kata Naoemi.
Melalui program KISAK ini, PKK Provinsi Sulsel dan Kabupaten Kota akan bersinergi menyadarkan masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, sehingga dapat mengakses pelayanan publik. Mulai dari Akte Kelahiran hingga KTP, sangat dibutuhkan.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan kartu ID anak dan KTP elektronik 17 tahun secara simbolis oleh Naoemi Octarina.
Baca Juga : Penjabat Gubernur Sulsel Prof Zudan Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi dan Pariwisata Kabupaten Gowa
Sementara, Kepala Dinas Catatan Sipil Sulsel, Sukarniaty Kondolele mengatakan, PKK Sulsel bersinergi dengan Dinas Catatan Sipil Sulsel untuk melakukan gerakan administrasi kependudukan yang pertama kali di Indonesia.
Tidak hanya di tingkat provinsi, tapi pihaknya juga telah menginstruksikan Dinas Catatan Sipil yang ada di kabupaten kota untuk bersinergi dengan PKK di daerahnya masing-masing.
"Saya sudah menginstruksikan Dinas Catatan Sipil kabupaten kota agar mensupport program KISAK ini sampai ke tingkat paling bawah," katanya.
Baca Juga : Penjabat Gubernur Prof Zudan Paparkan RPJPN Menuju Indonesia Emas 2045
Sukarniaty menyebut masih banyak masyarakat yang enggan mengurus administrasi kependudukan, kecuali bersoal dengan masalah pelayanan publik. Olehnya itu, pihaknya bersinergi dengan PKK sebagai mitra pemerintah, yang memiliki kader hingga ke tingkat paling bawah.
"Kami bermitra dengan PKK, karena PKK tidak hanya subjek, tapi juga objek yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat," tambahnya.
